Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Puji Jokowi, Arief Poyuono Kini Puji Puan Maharani

Kompas.com - 10/08/2017, 11:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai langkah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani bijaksana. Hal itu terkait pernyataan Puan yang berharap para elite politik tak mudah terpancing emosinya serta menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.

"Saya sangat menghargai beliau yang sangat bijaksana sebagai seorang politisi," kata Arief melalui keterangan tertulis, Kamis (10/8/2017).

Sikap bijaksana Puan, menurutnya, dapat menjadi contoh positif bagi seluruh pihak. Ia juga menilai pernyataan Puan sangat ideal bagi seorang politisi besar dan berjiwa pancasila.

"Dia menjadi seperti oase d iantara kehausan saling cakar antar politisi, antar partai, antar organisasi dan ideologi," tuturnya.

(Baca: Jika Dukung Jokowi, Arief Poyuono Dinilai Fadli Zon Tak Tepat di Gerindra )

Pernyataan Arief ini berbanding terbalik dengan pernyataannya beberapa pekan sebelumnya yang menyamakan PDI-P dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pernyataan itu membuat berang PDI-P beserta organisasi sayap dan kader-kader partai berlambang banteng itu.

Arief bahkan dilaporkan ke polisi akibat pernyataannya itu. Dia juga sempat ditegur Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo meminta Arief membuat pernyataan maaf agar hubungan Partai Gerindra dengan PDI-P kembali membaik.

Tak lama setelah kehebohan itu, Arief pun memuji Presiden Jokowi. Kali ini, giliran Puan yang mendapat pujian.

Ketua nonaktif PDI Perjuangan, Puan Maharani, sebelumnya ingin pengurus dan kader partai politik di Indonesia tidak mudah terpancing emosinya. Hal itu diutarakan Puan menanggapi maraknya aksi pelaporan ke polisi akhir-akhir ini.

"Saya berharap sih berkepala dingin. Tidak emosional," kata Puan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Menurut Puan, seharusnya perilaku berpolitik yang beretika dan santun dikedepankan. Penyelesaian masalah dengan kekeluargaan pun harus didahulukan, jika ada masalah yang ditimbulkan akibat salah paham.

"Musyawarah-mufakat dulu lah," ujar putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ini.

"Bahwa kemudian harus ada pernyataan di publik, misalnya pernyataan maaf, karena suatu hal yang dilakukan secara di depan publik. Tapi paling tidak persoalan itu kita coba selesaikan dengan kekeluargaan," kata dia.

Kompas TV Ajakan boikot pilpres 2019 oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono jika gagal menggugat ke Mahkamah Konstitusi menuai kritikan masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com