Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan Museum Keris di Solo

Kompas.com - 09/08/2017, 18:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

SOLO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Museum Keris Nusantara di Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017).

Museum yang mulai dibangun pada 2013 itu itu menyimpan 400-an keris serta senjata tradisional lainnya dari penjuru Indonesia.

Dalam pidato peresmiannya, Presiden Jokowi berharap museum itu menyentuh generasi muda yang semakin menjauhi produk-produk seni kebudayaan asli Indonesia.

"Anak muda sekarang jarang memegang keris ya. Padahal keris adalah warisan budaya bangsa yang memiliki nilai-nilai filosofis sangat tinggi," ujar Jokowi.

Apalagi, organisasi UNESCO sudah mengukuhkan keris sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia (intangible).

Oleh sebab itu, meskipun Indonesia terus mengejar kemajuan, namun tidak boleh tercerabut dari tradisi. Tidak boleh meninggalkan nilai-nilai adiluhung bangsa.

Pendirian Museum Keris Nusantara menjadi salah satu bentuk Indonesia terus menjaga, melestarikan warisan budaya bangsa.

"Dengan kehadiran museum ini, saya berharap kita bisa bersama-sama melihat perjalanan sejarah keris, tombak atau pedang dan lain-lain yang merupakan bagian seni budaya kita Indonesia," ujar dia.

(Baca: Jokowi: Anak Muda Kita Sekarang Lebih Senang Gawai Dibandingkan Keris)

Peresmian museum yang dibangun bersumber pada dana APBN, APBD dan donatur tersebut sendiri disimbolisasikan dengan menggunting pita oleh Jokowi. Usai itu, Presiden menuju ke lantai lima museum untuk melaksanakan peninjauan.

Hadir dalam peresmian museum, Wali Kota Solo F.X Rudyatmo, Guernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki.

Acara peresmian museum itu juga sekaligus mengakhiri agenda kunjungan kerja Presiden di Jawa Tengah. Pada Rabu sore, Jokowi dan rombongan langsung bertolak ke Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com