PT DGI Disebut Bayar "Fee" kepada Permai Group Milik Nazaruddin

Kompas.com - 09/08/2017, 16:15 WIB
Mindo Rosalina Manulang seusai bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/8/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMindo Rosalina Manulang seusai bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Duta Graha Indah (DGI) disebut membayarkan fee kepada Permai Group yang dimiliki mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Pembayaran itu merupakan syarat agar PT DGI dapat mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang dianggarkan melalui APBN.

Hal itu dikatakan mantan Direktur Marketing Permai Group, Mindo Rosalina Manulang dan mantan Wakil Direktur Permai Group, Yulianis, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Mantan anak buah Muhammad Nazaruddin itu bersaksi untuk terdakwa mantan Direktur Utama PT DGI, Dudung Purwadi.

"Pak Nazaruddin minta DGI diakomodir. DGI harus setor ke Permai Group sekitar 15 persen," ujar Rosa kepada majelis hakim.

Menurut Rosa, setiap kontraktor, termasuk PT DGI, ditawarkan untuk mengerjakan proyek. Namun, syaratnya setiap kontraktor harus bersedia memberikan fee yang telah ditentukan Nazaruddin.

Menurut Rosa, ada dua proyek yang akan dikerjakan, pertama pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009-2010 senilai Rp 190 miliar.

Kemudian, proyek pembangunan Wisma Atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011, senilai Rp 40 miliar

"Kalau DGI sudah menang fee harus dibayar, karena Permai sudah talangi duluan 7 persen untuk beli anggaran (DPR). Jadi DGI harus serahkan ke Permai 15 persen," kata Rosa.

(Baca juga: Mantan Staf Nazaruddin Akui PT DGI Ditunjuk Jadi Kontraktor Proyek Pemerintah)

Sementara itu, Yulianis membenarkan bahwa ada pembayaran fee menggunakan cek dari PT DGI. Menurut Yulianis, pembayaran fee tersebut belum dilakukan 100 persen.

Menurut Yulianis, PT DGI masih memiliki utang dengan Permai Group. Kekurangan itu untuk kedua proyek yang dikerjakan.

"Memang belum lunas 100 persen. Keburu kasus di April 2011. Sampai Juli 2011 belum ada pelunasan dari PT DGI," kata Yulianis.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X