Soal Hary Tanoe, Jaksa Agung Minta Urusan Hukum Tak Dicampur Aduk dengan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, wacana Partai Perindo pimpinan Hary Tanoesoedibjo mengusung Joko Widodo pada Pilpres 2019 tak akan memengaruhi proses hukum.

Hary saat ini tengah menjalani proses hukum sebagai tersangka dalam kasus dugaan mengancam lewat media elektronik kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

"Hukum adalah hukum, politik, politik. Kalau kita terpengaruh, nanti kalian semakin menuduh kami bahwa hukum ini alat politik," ujar Prasetyo, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Prasetyo menegaskan, penegakan hukum akan jalan terus.

Baca: Jokowi Bersaing dengan Hary Tanoe dan Prabowo dalam Rapimnas Perindo

Saat ini, berkas perkara Hary masih berada di penyidik Bareskrim Polri.

Jaksa peneliti menganggap masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi.

Jaksa juga tidak menargetkan kapan penyidik harus melengkapi berkas itu.

"Masih didalami, kita tidak harus terburu-buru karena bagaimanapun perlu kehati-hatian," kata Prasetyo.

"Jadi kembali ya, hukum adalah hukum, politik adalah politik. Masing-masing punya jalurnya sendiri, koridor sendiri-sendiri," lanjut dia.

Baca juga: Usung Jokowi, Perindo Tegaskan Hary Tanoe Tak Pernah Nyatakan Maju Pilpres

Hary ditetapkan tersangka karena mengirimkan SMS diduga bernada ancaman kepada Yulianto.

Isi SMS itu adalah, "Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan."

Pesan tersebut dikirim sebanyak tiga kali kepada Yulianto.

Namun, Hary menganggap isi pesan tersebut bukan ancaman.