Pemerintah Minta Masyarakat Adat Ubah Kebiasaan Bakar Hutan

Kompas.com - 03/08/2017, 21:07 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto  saat memberikan keterangan usai memimpin rapat rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017) mengenai penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peringatan dan Pembinaan Terhadap Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan keterangan usai memimpin rapat rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017) mengenai penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peringatan dan Pembinaan Terhadap Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk mengubah kebiasaan membakar untuk membuka lahan pertanian dan ladang. Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang semakin meluas.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi umumnya disebabkan oleh kebiasaan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah akan berupaya memberikan penyuluhan untuk menghilangkan kebiasaan membakar hutan.

"Untuk masyarakat adat, ini sedang kami bincangkan supaya kebiasaan membakar hutan itu bisa dialihkan. Ini pekerjaan tidak mudah tapi harus dilakukan. Kami sepakat tadi, kementerian dan lembaga terkait akan terlibat aktif masalah ini, untuk pencegahan kebakaran hutan," ujar Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri terkait penanganan karhutla, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).

Selain itu, lanjut Wiranto, pemerintah juga menyiapkan upaya pencegahan dengan memberikan insentif kepada masyarakat berupa pupuk cair. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu membakar agar lahan di sekitar hutan menjadi subur dan mudah ditanami.

 

(Baca: Tiga Daerah Baru Dideteksi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan)

"Ini harus diubah dengan cara lain, caranya adalah dengan memberi insentif pupuk cair. Itu bisa," tuturnya.

Sementara itu untuk menghadapi potensi terjadinya kembali kebakaran hutan yang semakin meluas, Wiranto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah penanganan, baik melalui pemadaman di darat maupun melalui udara atau water bombing.

Selain itu, di setiap daerah rawan karhutla juga sudah dibentuk satuan tugas yang akan melakukan pemadaman jika ditemukan adanya sumber titik api.

 

"Peran Pemda juga kami libatkan di sini. Intinya, pemerintah benar-benar secara serius akan melakukan satu langkah agar karhutla ini bisa ditekan," ucap Wiranto.

"Pemerintah sangat concern untuk masalah itu karena karhutla bukan hanya masalah nasional tapi juga masalah internasional. Kalau sudah terbakar dan banyak asap, semua marahnya ke Indonesia," tambahnya.

Dalam rapat koordinasi terbatas tersebut hadir sejumlah menteri dan pejabat terkait masalah kebakaran hutan, yakni Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.

Kompas TV Sokola Rimba bukanlah sebuah sekolah formal dengan adanya bangunan berdinding dan beratap.

 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Nasional
Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Nasional
Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Nasional
Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Nasional
Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X