Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditegur Prabowo, Waketum Gerindra Minta Maaf kepada PDI-P

Kompas.com - 02/08/2017, 20:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi santai adanya laporan terhadap dirinya terkait pernyataannya yang menyebut wajar jika PDI Perjuangan disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

 "Ya biar saja (dilaporkan). Wong saya sudah klarifikasi dan meminta maaf. Serta menjelaskan bahwa PDI-P bukan PKI," kata Arief saat dihubungi, Rabu (2/8/2017).

Setelah pernyataannya menjadi polemik, Arief juga telah membuat surat pernyataan maaf. Hal tersebut dilakukannya merespon permintaan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar dirinya memberi klarifikasi.

"Dia (Prabowo) bilang tolong diluruskan. Tidak enak nanti hubungan dengan PDI-P. Dan kita harus jaga hubungan dengan semua partai," kata Arief menirukan ucapan Prabowo.

Arief mengungkapkan bahwa Prabowo menghubunginya pada Selasa (1/8/2017) pukul 12.00. Saat itu, Prabowo meminta Arief segera membuat klarifikasi untuk menjaga hubungan baik Partai Gerindra dan PDI-P.

(Baca: Gerindra Akan Jatuhkan Sanksi Waketum yang Samakan PDI-P dengan PKI)

Prabowo, lanjut Arief, juga mengingatkannya agar tak emosi jika ada pihak yang mengkritik.

"Kamu jangan emosi kalau ada yang mengkritik saya, biar saya dikritik apapun," tuturnya kembali menirukan Prabowo.

Arief mengaku pernyataannya itu memang dilontarkan untuk membela Prabowo yang disebut Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto berambisi menjadi Presiden.

Oleh karena itu, Arief pun heran jika disebutkan dirinya akan dijatuhi sanksi akan sikapnya itu.

"Sanksi apa wong saya bela ketua umum saya yang dikritik dianggap berambisi jadi presiden kok. Siapa pun yang mengkritik ucapan ketua umum dianggap tidak benar pasti akan saya lawan dan saya hadapi," ujarnya.

Ia menegaskan, saat ini hubungannya dengan Hasto maupun PDI-P baik.

(Baca: Samakan PDI-P dengan PKI, Waketum Gerindra Dilaporkan ke Polda Jatim)

"Hasto kan sahabat saya dan saya pernah menjadi kader PDI-P. Dari dulu hubungan saya dengan PDI-P dan kadernya baik-baik saja," kata dia.

Partai Gerindra tengah menyiapkan sanksi bagi Arief Poyuono. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Fadli menuturkan, Gerindra dan partai-partai lain merupakan mitra dalam berdemokrasi. Pernyataan Arief dinilai sudah melewati garis batas dan Gerindra, kata Fadli, tidak memiliki pandangan sikap seperti Arief.

"Tentu partai akan mengambil satu tindakan sesuai dengan aturan yang ada di internal kami melalui mahkamah partai dan sebagainya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

(Baca: Repdem Tak Terima PDIP Disamakan dengan PKI)

Atas pernyataannya tersebut, Arief dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) atas dugaan pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Laporan serupa juga dilayangkan Repdem Jawa Timur ke Polda Jawa Timur, hari ini. Ketua DPD Repdem Jatim, Abdi Edison, mengatakan, sebagai sesama manusia, kader PDI-P sudah memaafkan Arief Poyuono yang sudah meminta maaf.

"Tapi kami tetap menempuh jalur hukum karena sudah menyangkut nama institusi partai," katanya.

Kompas TV Ajakan boikot pilpres 2019 oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono jika gagal menggugat ke Mahkamah Konstitusi menuai kritikan masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Nasional
Momen Jokowi Ngemal di Sumsel, Ajak Bocah Makan 'Snack' di Mejanya

Momen Jokowi Ngemal di Sumsel, Ajak Bocah Makan "Snack" di Mejanya

Nasional
Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Nasional
Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Nasional
Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Nasional
Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Nasional
Soroti Politik Uang pada Pilkada, Bawaslu: Saat Patroli Tiarap, Begitu Ditinggal Marak Lagi

Soroti Politik Uang pada Pilkada, Bawaslu: Saat Patroli Tiarap, Begitu Ditinggal Marak Lagi

Nasional
Polri Anggap Kasus Penguntitan Jampidsus Sudah Selesai

Polri Anggap Kasus Penguntitan Jampidsus Sudah Selesai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Bisa Maju Usai MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur | Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

[POPULER NASIONAL] Kaesang Bisa Maju Usai MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur | Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

Nasional
Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com