Ada Penolakan Vaksin MR, Presiden Minta Menteri Segera Bergerak

Kompas.com - 01/08/2017, 20:20 WIB
Presiden Joko Widodo saat berdialog dengan Iksanudin Nur Rosid KOMPAS.com / Wijaya KusumaPresiden Joko Widodo saat berdialog dengan Iksanudin Nur Rosid
EditorSabrina Asril

SLEMAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan kembali, bahwa imunisasi measles rubella (MR) ini penting sekali bagi anak-anak. Oleh karena itu, dia pun meminta para menteri untuk bisa menjelaskan pentingnya imunisasi MR itu kepada kelompok penolak.

Ia lantas meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek untuk menjelaskan dampaknya terhadap penyakit yang bisa ditimbulkan oleh anak-anak yang tidak mengikuti imunisasi ini, yaitu kebutaan, ketulian, otaknya terganggu, juga jantungnya terganggu.

“Ini dampaknya sangat besar sekali. Oleh sebab itu, kami ingin hari ini dimulai program imunisasi measles rubella ini, sehingga anak-anak bisa terhindar dari penyakit yang disampaikan oleh Ibu Menkes,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Pencanangan Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR), di Madrasah Tsanawiah Negeri 10 Sleman, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,  Yogyakarta, Selasa (1/8/2017) pagi.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi menanggapi pertanyaan mengenai adanya penolakan di sejumlah tempat terhadap imunisasi MR.

Presiden menegaskan, bahwa fatwa Majelis Ulama Indoneisa (MUI) juga sudah menyampaikan bahwa ini mubah. Artinya, juga bahwa imunisasi ini manfaatnya jauh lebih banyak daripada mudharatnya.

(Baca: 8 Sekolah di DIY Tolak Imunisasi karena Dianggap Haram)

Mengenai aksi penolakan itu, menurut Presiden, nanti akan dijelaskan oleh Menkes, nanti.

“Namanya ini kan memulai kampanye dan pelaksanaan imunisasi. Jadi, yang belum jelas memang harus dijelaskan,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menjelaskan masalah ini.

“Ini kan… apa sih measles rubella, kan banyak yang belum tahu juga,” terangnya.

Soal adanya sanksi pidana bagi penolakan imunisasi MR, Presiden Jokowi mengajak partisipatif dari masyarakat agar anak-anaknya mau untuk diberikan imunisasi.

“Itu saja. Ini kan untuk perlindungan anak-anak kita, memproteksi anak-anak kita dari penyakit-penyakit,” ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
Divonis Dokter Harus Operasi Caesar Karena Eklampsia, Ibu Ini Manfaatkan Layanan JKN-KIS

Divonis Dokter Harus Operasi Caesar Karena Eklampsia, Ibu Ini Manfaatkan Layanan JKN-KIS

Nasional
Skema Hitung Dana BOS Diubah, Mudahkan Sekolah di Daerah Tertinggal

Skema Hitung Dana BOS Diubah, Mudahkan Sekolah di Daerah Tertinggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X