Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Penolakan Vaksin MR, Presiden Minta Menteri Segera Bergerak

Kompas.com - 01/08/2017, 20:20 WIB

SLEMAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali, bahwa imunisasi measles rubella (MR) ini penting sekali bagi anak-anak. Oleh karena itu, dia pun meminta para menteri untuk bisa menjelaskan pentingnya imunisasi MR itu kepada kelompok penolak.

Ia lantas meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek untuk menjelaskan dampaknya terhadap penyakit yang bisa ditimbulkan oleh anak-anak yang tidak mengikuti imunisasi ini, yaitu kebutaan, ketulian, otaknya terganggu, juga jantungnya terganggu.

“Ini dampaknya sangat besar sekali. Oleh sebab itu, kami ingin hari ini dimulai program imunisasi measles rubella ini, sehingga anak-anak bisa terhindar dari penyakit yang disampaikan oleh Ibu Menkes,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Pencanangan Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR), di Madrasah Tsanawiah Negeri 10 Sleman, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,  Yogyakarta, Selasa (1/8/2017) pagi.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi menanggapi pertanyaan mengenai adanya penolakan di sejumlah tempat terhadap imunisasi MR.

Presiden menegaskan, bahwa fatwa Majelis Ulama Indoneisa (MUI) juga sudah menyampaikan bahwa ini mubah. Artinya, juga bahwa imunisasi ini manfaatnya jauh lebih banyak daripada mudharatnya.

(Baca: 8 Sekolah di DIY Tolak Imunisasi karena Dianggap Haram)

Mengenai aksi penolakan itu, menurut Presiden, nanti akan dijelaskan oleh Menkes, nanti.

“Namanya ini kan memulai kampanye dan pelaksanaan imunisasi. Jadi, yang belum jelas memang harus dijelaskan,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menjelaskan masalah ini.

“Ini kan… apa sih measles rubella, kan banyak yang belum tahu juga,” terangnya.

Soal adanya sanksi pidana bagi penolakan imunisasi MR, Presiden Jokowi mengajak partisipatif dari masyarakat agar anak-anaknya mau untuk diberikan imunisasi.

“Itu saja. Ini kan untuk perlindungan anak-anak kita, memproteksi anak-anak kita dari penyakit-penyakit,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com