Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agus Yudhoyono Direncanakan Hadir di Pertemuan SBY-Prabowo

Kompas.com - 27/07/2017, 20:29 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, kemungkinan akan hadir pada pertemuan SBY dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Mas Agus juga hadir, mudah-mudahan hadir," kata Hinca, di kediaman SBY, di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).

Agus Yudhoyono merupakan calon gubernur DKI Jakarta yang diajukan Partai Demokrat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Bahkan, Partai Demokrat dikabarkan mempersiapkan Agus sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

(Baca: Demokrat Klaim Kawula Muda Ingin Agus Yudhoyono Jadi Presiden)

SBY dan Prabowo menggelar pertemuan tertutup pada malam ini pukul 20.30 WIB. Beberapa hal, menurut Hinca, akan dibicarakan pada pertemuan SBY dan Prabowo itu.

Pembicaraan itu, misalnya berkaitan dengan negara, pemerintahan, dan kehidupan politik yang terjadi hari ini dan ke depan, tak terkecuali soal Undang-Undang Pemilu yang belum lama ini disahkan di DPR.

Dalam pengesahan UU Pemilu, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu presidential threshold sebesar 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional, yang diwarnai aksi walk out sejumlah fraksi, termasuk Gerindra dan Demokrat.

Sejumlah pihak mengungkapkan kekecewaan terhadap UU Pemilu, terutama perihal presidential threshold.

Menurut Hinca, masalah presidential threshold ini menjadi pembahasan para pengurus partai.

"Begitu keluar putusan 20 persen tentu dialog itu menjadi menu utama antara pengurus partai," ujar Hinca.

Kompas TV Pernyataan Sikap Fraksi yang ‘Walk Out’ di Sidang RUU Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com