Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pansus KPK, Nasdem Ingatkan Fraksi Pengusul Jangan "Maju-Mundur Cantik"

Kompas.com - 27/07/2017, 19:18 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nadem Johnny G Plate meminta fraksi-fraksi yang menjadi pengusul pembentukan Pansus Hak Angket KPK untuk konsisten dan mengawal kerja Pansus hingga menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti oleh KPK.

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi keluarnya Fraksi Gerindra dan rencana Fraksi PAN melakukan hal yang sama.

"Jangan berpolitik poco-poco, maju selangkah, mundur dua langkah, putar ke kiri, putar ke kanan," kata Johnny, di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

"Maju, mundur, maju lagi, mundur lagi, cantik, cantik, cantik kata Syahrini. Enggak cantik itu. Cantik itu konsisten," kata anggota Komisi XI itu.

Baca: PAN Akan Keluar karena Pansus Angket Berpotensi Ganggu Kinerja KPK

 

Ia mengingatkan, tujuan awal pembentukan Pansus Angket KPK adalah untuk memperbaiki tata kelola keuangan KPK, tata administrasi dan prosedur di KPK, serta relasi hierarkhis di KPK.

Johnny berharap, meskipun hak angket itu adalah hak politik, namun ketiga hal yang menjadi tujuan pembentukan Pansus harus dikerjakan berdasarkan data dan teknis yang benar, serta tidak memasukkan kepentingan-kepentingan politis.

"Kalau untuk hal baik (yaitu) memperbaiki dan memperkuat KPK, tapi kita (DPR) bergaya poco-poco, kan repot ini negara," ujar dia.

Johnny menegaskan persoalan Pansus KPK ini tidak ada kaitannya dengan urusan pendukung atau bukan pendukung pemerintah.

Baca: Pansus Angket Lemahkan KPK, PAN Akan Tarik Anggotanya

Seperti diketahui, jika Gerindra dan PAN memutuskan keluar, maka 6 fraksi yang tersisa merupakan "barisan" pendukung pemerintah.

"Itu hak fraksi di DPR. Kalau fraksi kami kan tidak ada urusan dengan kasus-kasus yang 'berhimpitan' dengan angket KPK. Tetapi, kami punya kepentingan untuk memperkuat KPK dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi," papar Johnny.

Menurut dia, Nasdem akan tetap bertahan di Pansus Angket KPK karena tidak ingin terjadi upaya pelemahan KPK.

"Kalau kami diminta keluar, lalu angket berjalan menyimpang, siapa yang mau bertanggung jawab?" kata dia. 

Kompas TV Yulianis menyatakan ada mantan komisioner KPK yang mendapat sejumlah uang dari mantan bosnya, Muhammad Nazaruddin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com