Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aher: Kata Siapa Saya Marah? "Ngapain" Saya Marah-marah?

Kompas.com - 26/07/2017, 08:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Partai Keadilan Sejahtera mengusung pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2018, mengandaskan keinginan istri Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Netty Prasetiyani Heryawan, mendapatkan "tiket" PKS.

Ahmad Heryawan, alias Aher, mengatakan, ia mendukung keputusan partai.

"Kami bernaung di bawah PKS, jadi kami mendukung keputusan PKS. Harus mendukung keputusan induk kan. Sudah keputusan partai begitu," ujar Aher, saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Aher membantah isu bahwa hubungan komunikasi antara dirinya dengan PKS menjadi kurang baik karena keputusan itu.

"Kata siapa saya marah? Lagipula ngapain saya marah-marah?" kata Ahmad.

Baca: Ini Alasan PKS Ingin Usung Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu di Pilkada Jabar

Saat ditanya apakah istrinya akan memakai jalur lain untuk maju dalam Pilkada Jabar, Aher hanya tertawa.

Keputusan PKS soal pasangan calon yang akan diusung pada Pilkada Jabar pertama kali diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Bidang Pembinaan Wilayah Banten Jakarta Jawa Barat Tate Qomarudin saat dihubungi melalui ponselnya, Selasa (25/7/2017).

"Saya mengulangi (pernyataan) Presiden PKS bahwa sudah hampir fixed, mengerucut 90 persen lebih, yang akan diusung adalah Pak Deddy Mizwar dan Pak Ahmad Syaikhu," kata Tate.

PKS tidak sendiri dalam mengusung pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu.

Menurut Tate, PKS sudah dipastikan berkoalisi dengan Partai Gerindra.

"Yang jelas, koalisi kami Partai Gerindra dan PKS sudah terjalin lama di tingkat pusat. Komunikasi juga sudah terjalin antara Presiden PKS dan Pak Prabowo. Intinya koalisi Gerindra PKS akan mengakomodir pasangan Deddy-Syaikhu," kata dia.

Kompas TV Survei Elektabilitas Jelang Pilkada Jabar 2018

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com