Novanto Tersangka, Akbar Tandjung Khawatir Golkar Terdepak dari Parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung khawatir, situasi partai saat ini akan membuat suara partai semakin terpuruk. Jika terus menurun, bahkan tak menutup kemungkinan partai berlambang beringin itu akan terdepak dari parlemen pada pemilu legislatif mendatang.

Hal ini menyusul ditetapkannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Citra partai di mata publik, kata dia, akan memengaruhi keterpilihan Golkar di masa mendatang.

"Kalau trennya turun lagi, bisa kita bayangkan jadi berapa persen. Bisa 5 persen, 4 persen bahkan di bawah 4 persen," kata Akbar di kediamannya di Jalan Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (23/7/2017).

Jika berada di atas 4 persen, maka Golkar masih bisa memiliki perwakilan di DPR. Namun, jika perolehan suaranya di bawah 4 persen maka Golkar tak akan lagi memiliki perwakilan di DPR. Apalagi, Undang-Undang Pemilu telah disahkan dengan besaran ambang batas parlemen 4 persen.

(Baca: Setya Novanto Tersangka, Apa yang Sebaiknya Dilakukan Golkar?)

"Kalau akhitnya kami tidak lagi bisa punya wakil di DPR bagaimana coba? Siapa yang harus mempertanggungjawabkan ini. Ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh," ucap Akbar.

Akbar mengaku tak pernah berpikir bahwa suara Golkar bisa terjun bebas hingga di bawah 4 persen. Namun, hal itu menurutnya bisa saja terjadi jika Golkar membiarkan partai tetap dalam situasi saat ini.

"Kalau eksistensi Golkar seperti yang dikhawatirkan, untuk apa kita punya partai kalau tidak punya lagi wakil di DPR?" kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Jaksa KPK sebelumnya meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.