Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbeda dengan Menhan, Puan Anggap WNI yang Bergabung ISIS Perlu Dibina

Kompas.com - 18/07/2017, 19:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berbeda sikap dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait ratusan WNI yang terafiliasi ISIS dan dideportasi ke Indonesia oleh pemerintah Turki.

Jika Ryamizard berpendapat lebih baik ratusan WNI itu tidak kembali lagi ke tanah air, Puan malah berpendapat sebaliknya.

Menurut Puan, mereka tetap warga negara Indonesia yang harus tetap dijamin kehidupannya.

Puan sendiri telah menginstruksikan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Suhardi Alius untuk menempatkan ratusan WNI tersebut di tempat karantina terlebih dahulu untuk dilaksanakan program deradikalisasi.

"Sebagian mereka sudah masuk ke balai deradikalisasi miliknya Kemensos. Diberikan pendidikan karakter, Pancasila dan agama yang sesuai di Indonesia," ujar Puan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

(Baca: Pemerintah Harus Lindungi WNI yang Ditangkap di Turki Atas Dugaan Terlibat ISIS )

Puan tidak menjelaskan secara rinci soal apa saja materi yang bakal diberikan kepada WNI dari Turki yang diduga kuat terafiliasi ISIS tersebut. Ia juga tidak menjelaskan berapa lama mereka berada di balai deradikalisasi.

Namun, Puan juga telah berkomunikasi dengan para kepala daerah tempat mereka berasal. Puan meminta agar kepala daerah bersiap-siap untuk menerima para deportan setelah mereka selesai menjalani program deradikalisasi. Dengan begitu, hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia akan tetap terpenuhi ketika pulang ke kampung halaman.

"Kalau dukungan kepala daerah tempat mereka berasal, itu juga harus bisa merangkul. Tapi kalau mereka tidak mau dan tidak bisa kembali ke tempat asalnya, kita minta mereka berbaur ke satu daerah yang menerima dan mereka mau," ujar Puan.

Kata Ryamizard

Diberitakan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersikap keras terhadap ratusan warga negara Indonesia yang dideportasi karena terlibat ISIS. Ia berpendapat, lebih baik mereka tidak usah kembali ke Indonesia.

(Baca: Menhan: Enggak Usah Balik, Berjuang Saja Sampai Mati di Sana)

"Enggak usah balik lagilah. Kalau mau berjuang, ya berjuang saja di sana sampai mati," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/7/2017).

"Daripada ngerepotin, biarin sajalah di sana," lanjut dia.

Soal alasan mereka kembali, yakni ingin menikah dan sebagainya, Ryamizard tidak menerima alasan tersebut. Menurut dia, alasan itu bersifat dicari-cari. "Alasan itu alasan klasik," ujar dia.

Diketahui, pemerintah Turki mendeportasi 152 WNI yang diduga kuat berafiliasi pada ISIS. Tidak hanya 152 itu saja, WNI juga menangkap 435 WNI yang terlibat ISIS. Sebanyak 435 WNI itu direncanakan juga akan dipulangkan ke tanah air.

Kompas TV Mereka menghadapi ancaman dari warga sipil anti ISIS.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com