Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi: Yang Saya Lakukan Ganggu Kenyamanan Peraup Untung Besar

Kompas.com - 18/07/2017, 10:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menyebut adanya kartel yang tengah berusaha menggoyang Susi Pudjiastuti dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Apa tanggapan Susi?

"Pak Budi kan intelijen, jadi pasti tahu apa yang terjadi," kata Susi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

(baca: Kepala BIN Budi Gunawan: Kekuatan Kartel Bermain agar Bu Susi Diganti)

Susi merasa berbagai kebijakan yang diambilnya di bidang kelautan dan perikanan, seperti memerangi pencurian ikan, sudah mengganggu kenyamanan sejumlah pihak.

Oleh karena itu, dia tidak heran apabila ada kekuatan yang berusaha mencopotnya dari kursi menteri.

"Apa yang saya lakukan mengganggu comfort zone (zona nyaman). Comfort zone dari orang yang selama ini mendapat keuntungan besar dengan cara tidak appropriate," kata Susi.

"Jadi pasti banyak yang tidak suka. Saya mencoba membetulkan. Untuk siapa? Ya, untuk Indonesia. Ya, pasti yang tidak suka banyak. Tapi kan saya bekerja untuk Pak Presiden dan Indonesia," tambah perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat ini.

(baca: Susi Pudjiastuti Digoyang Cantrang...)

Budi Gunawan sebelumnya mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini dikuasai oleh kartel pangan dan energi.

Budi mengakui kartel ini sulit diberantas karena memiliki jaringan yang sangat luas.

Menurut dia, para kartel saat ini sedang berusaha menggoyang Susi Pudjiastuti dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. Misi ini dilancarkan karena bisnis mereka terganggu dengan kinerja Susi.

(baca: Penjelasan BIN soal Kartel yang Ingin Menggeser Susi Pudjiastuti)

"Bu Susi sekarang sedang mengalami serangan balik yang sangat kuat, demo nelayan dan sebagainya," kata Budi Gunawan saat menjadi pembicara dalam Halaqah Nasional Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

"Kekuatan ini lah yang bermain untuk Ibu Susi diganti," tambah Budi.

Sekelompok nelayan memang kerap berdemo memprotes kebijakan Susi yang melarang penggunaan cantrang.

Padahal, pembagian alat penangkap ikan pengganti cantrang dianggap belum merata. Terakhir, kelompok ini diterima di Istana oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com