Pelibatan TNI di RUU Antiterorisme Disetujui, Ini Kata Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR menyepakati ketentuan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme.

Terkait hal tersebut, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan apa pun dalam ketentuan pelibatan TNI di RUU Anti-Terorisme.

"TNI tidak punya agenda ataupun misi. Tidak ada. Ambisi TNI agar negara bangsa dan rakyat aman," ujar Gatot saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (14/7/2017).

Selama ini, lanjut Gatot, TNI selalu menaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut dia, TNI berprinsip bahwa undang-undang merupakan panglima dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

"TNI selalu berprinsip bahwa panglimanya TNI adalah undang-undang. Jadi apa yang akan diperintahkan oleh Undang-Undang (Antiterorisme) akan ditaati oleh TNI. TNI selalu berpikir untuk keselamatan bangsa, negara dan rakyatnya," tuturnya.

(Baca juga: Tanpa Revisi UU, TNI Bisa Dilibatkan dalam Pemberantasan Terorisme)

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo memastikan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme akan rampung dalam waktu dekat.

Bambang mengakui, sempat ada pertentangan di tataran anggota dewan terkait poin revisi. Saat ditanya tentang apa poin yang dimaksud, Bambang mengatakan, soal peran TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Menurut Bambang, kini sudah ada titik temu antara anggota dewan yang selama ini menolak TNI terlibat dalam pemberantasan terorisme dengan pemerintah yang justru ingin TNI dilibatkan.

"Sudah ada titik temu. Ada harus ada peran yang diberi ke TNI dan tampaknya seluruh fraksi bisa memahami. Tapi yang harus dihindari, kita kembali ke praktik tempo dulu," ujar Bambang, Senin (10/7/2017).

(Baca: RUU Anti-terorisme, DPR dan Pemerintah Sepakat TNI Dilibatkan)