Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Terima Petisi Penolakan Hak Angket KPK

Kompas.com - 14/07/2017, 12:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima petisi penolakan hak angket yang digalang lewat change.org.

Petisi tersebut disampaikan secara simbolis oleh Ketua PP Pemuda Muhammadiah Virgo Sulianto Gohardi dalam forum audiensi PP Pemuda Muhammadiyah dengan Pansus Angket KPK, Jumat (14/7/2017).

"Kami menggalang dukungan lewat petisi online sejak Saudara Fahri Hamzah mengetuk palu di sidang paripurna," ujar Virgo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

(baca: Lawan Pansus DPR, Pegawai KPK Ajukan Uji Materi ke MK)

Virgo menyampaikan, petisi tersebut mendapatkan dukungan sebanyak 45.111 suara. Meski suara tersebut tak menginginkan rapat tersebut berlangsung, tambah Virgo, namun tetap bisa menghalangi berjalannya rapat pansus.

"Mungkin suara ini tidak lebih banyak dari suara bapak-bapak sekalian dari pemilu. Ini hanya 45.111," tuturnya.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat menilai ada yang salah sejak awal Pansus Angket terbentuk.

(baca: Lucunya Pansus Angket DPR, Temui Koruptor Musuhnya KPK...)

Dimulai dari ketuk palu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang dianggap sepihak.

Pansus angket KPK dilihat dan disinyalir menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Tentu keyakinan kami tidak bisa dilihat atau dibuktikan sebagaimana ketika bapak-bapak sekalian menyatakan bahwa niat bapak-bapak sekalian adalah niat yang baik. Tapi semakin menemukan kebenarannya ketika diksi dan narasi yang digunakan semakin memperlihatkan pertentangan terhadap KPK," tuturnya.

 

(baca: Aktivis Gelar Parodi saat Pansus Hak Angket Dikalungi Bunga oleh Napi Koruptor)

Petisi diterima oleh Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, Wakil Ketua Pansus Taufqulhadi serta beberapa anggota pansus.

"Kami menerima keseluruhan aspirasi yang disampaikan. Kami catat dan Insya Allah akan dibentuk dalam risalah rapat," ucap Agun.

Adapun dalam kesempatan tersebut, pansus juga melakukan audiensi bersama Aliansi Pemuda Cinta Indonesia.

Kompas TV Pernyataan Pansus Angket dan MA Soal Safari Konstitusi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com