Kompas.com - 09/07/2017, 11:27 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menjenguk keluarga Joni di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (16/6/2017). Joni dan keluarganya sebelumnya tinggal di sebuah gang sempit di Jalan Gedong Panjang, Tambora, Jakarta Barat. Kompas.com/Alsadad RudiMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menjenguk keluarga Joni di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (16/6/2017). Joni dan keluarganya sebelumnya tinggal di sebuah gang sempit di Jalan Gedong Panjang, Tambora, Jakarta Barat.
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menyayangkan pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta Presiden Jokowi tak mengizinkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa maju di Pilkada Jawa Timur.

Menurut dia, maju atau tidaknya Khofifah dalam Pilkada Jawa Timur adalah hak konstitusional dan pilihan politik warga negara yang harus dihormati. Terlebih, menurut dia, Khofifah memiliki potensi kemenangan yang cukup tinggi di Jawa Timur.

"Khofifah memiliki popularitas yang tinggi. Problemnya kita ketahui saat dua pilgub sebelumnya ada indikasi penghadangan terhadap Khofifah," ujar Angga, sapaannya, melalui keterangan tertulis, Minggu (9/7/2017).

Baca juga: Muhaimin Minta Jokowi Tak Izinkan Khofifah Maju di Pilkada Jatim

Ia menyatakan, semestinya Nahdlatul Ulama (NU) bersyukur dengan banyaknya kader mereka yang berkualitas untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur. Karena itu, menurut Angga, semestinya NU memberi keleluasaan sebesar mungkin kepada kader-kadernya yang berkualitas untuk berkontribusi bagi masyarakat.

"Ini berlaku bukan hanya untuk Khofifah, namun juga kader NU yang memang basisnya di Jawa Timur seperti Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi yang juga kader PDI-P sekaligus kader NU," papar Angga.

"Tidak usah khawatir bertanding jika harus berhadapan dengan kader NU lainnya seperti misalnya Gus Ipul (Saifullah Yusuf)," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berharap agar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak maju sebagai calon gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018. Muhaimin menyebutkan, dua pekan lalu ia sudah "melobi" Presiden Joko Widodo agar tidak memberi izin Khofifah terjun ke Pilkada Jawa Timur.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden bahwa ini satu-satunya provinsi yang NU-nya sangat kuat hanya Jawa Timur. Kalau bisa Bu Khofifah tidak usah diizinkanlah, jadi menteri saja," kata Muhaimin dalam halal bihalal di kediamannya, Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Baca juga: "Ibu Khofifah Jangan Lepas Jabatan Menteri untuk Pilkada Jatim"

Cak Imin, sapaannya, mengklaim bahwa Jokowi setuju karena menilai bahwa Khofifah lebih baik konsentrasi di kementeriannya.

"Ya, bagus juga sih, orang dia saatnya konsentrasi di menteri," kata Muhaimin menirukan ucapan Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

Nasional
Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Nasional
Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Nasional
Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Nasional
Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Nasional
Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Nasional
Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X