Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Masih Dalami Dugaan Pelanggaran Seleksi Akpol di Polda Jabar

Kompas.com - 07/07/2017, 22:17 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI masih mendalami dugaan pelanggaran pada seleksi calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Polda Jawa Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, panitia pusat, bagian SDM, Irwasum, dan Tim Propam Mabes Polri sudah ke sana untuk melakukan invstigasi.

"Hasilnya masih diproses, masih berlangsung. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dituntaskan," kata Rikwanto, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (7/7/2017).

Menurut Rikwanto, jika terbukti ada kesalahan mekanisme yang dilakukan maka akan ada sanksi yang diberikan kepada Irjen Anton Charliyan selaku Kapolda Jawa Barat.

Namun, Rikwanto tak menjelaskan secara rinci mengenai sanksi yang dimaksud.

"Ada aturan sendiri, tergantung penyimpangannya seperti apa," kata Rikwanto.

Sebelumnya, proses seleksi Akpol di Polda Jawa Barat menimbulkan polemik. Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan membuat klasifikasi putra daerah dan nonputra daerah dalam seleksi Akpol di Polda Jabar.

Hal tersebut menuai protes dari orangtua peserta seleksi yang menganggap proses tersebut tidak adil. Adapun Polda Jabar menetapkan 23 taruna dan 4 taruni yang lulus seleksi.

Mabes Polri menganulir keputusan Anton mengenai adanya klasifikasi putra daerah dan putra non daerah dalam seleksi Akpol.

(Baca: Ambil Alih Proses Seleksi Akpol Jabar, Polri Umumkan Calon Taruna yang Lolos)

Keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kebijakan Mabes Polri, di mana klasifikasi kesukuan tidak berlaku dalam seleksi penerimaan tersebut.

Setelah dilakukan pengambilalihan, ada 27 calon taruna dan 4 calon taruni yang dinyatakan lulus untuk seleksi di Polda Jabar. Mereka akan mengikuti tes selanjutnya pada 13 Juli 2017 di tingkat pusat.

Kompas TV Polda Jabar Selidiki Kasus Suap Seleksi Bintara, 2 Ditahan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com