Kompas.com - 05/07/2017, 18:21 WIB
Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia THINKSTOCKS/AlfinToflerMonumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia
|
EditorBayu Galih

KOMPAS.com – Setiap kali wacana pemindahan ibu kota mengemuka, argumentasi yang selalu muncul salah satunya adalah rencana serupa konon pernah diniatkan Presiden Soekarno pada 1957. Benarkah begitu?

"Salah kalau dibilang Soekarno mau memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya," ujar sejarawan JJ Rizal saat dihubungi lewat telepon, Rabu (5/7/2017).

Benar, kata Rizal, Soekarno pernah menyambangi lokasi yang sekarang disebut Palangkaraya di Kalimantan Tengah itu. Namun, untuk menjadikannya lokasi baru ibu kota, menurut dia tidak tepat juga.

"Yang diinginkan Soekarno adalah membagi beban Jakarta, menampilkan wajah-wajah muka yang baru Indonesia tak hanya di Jakarta," ujar Rizal.

Palangkaraya, sebut Rizal, merupakan salah satu contoh wajah muka—sebutan Soekarno untuk Jakarta—yang baru itu. Kalaupun benar pernah ada keinginan memindahkan ibu kota, lanjut dia, pada akhirnya Soekarno berketetapan hati menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota.

"Karena buat Soekarno tak ada kota lain yang punya identitas seperti Jakarta yang menjadi wadah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Puncak nasionalisme di Indonesia itu di Jakarta. Inilah ibu kota politik, tak tergantikan. Ini orientasi Soekarno," ujar Rizal.

Pemandangan halaman Masjid Istiqlal di Jakarta, Selasa (18/4/2017)Kompas.com/Robertus Belarminus Pemandangan halaman Masjid Istiqlal di Jakarta, Selasa (18/4/2017)

Buktinya, sebut Rizal, Jakarta bersolek dengan kemunculan bangunan-bangunan simbolik seperti Monumen Nasional (Monas), kompleks Senayan dan Gelora Bung Karno, serta masjid Istiqlal yang diperintahkan Soekarno. Kantor-kantor pemerintahan juga merebak.

Menurut Rizal, konsep yang dikembangkan Soekarno di Jakarta adalah tidak menghilangkan sama sekali jejak lama Batavia demi sejarah panjang keberadaan Jakarta. Namun, konstruksinya menggunakan konsep modern.

"(Konstruksi) seperti New York atau Brasilia, begitu dia dulu sering menyebutnya," kata Rizal.

Tak cukup itu, lanjut Rizal, Soekarno pun menanamkan nilai baru untuk Ibu Kota Indonesia ini. Meski tidak mentah-mentah meniru bangunan atau simbol kerajaan dan kewilayahan Indonesia pada masa lalu, Soekarno memasukkan ruh inspirasi keindonesiaan dalam konsep tersebut.

"Itu yang Soekarno ingin. Ada ibu kota baru, yang tidak sama persis seperti Batavia tanpa menghancurkannya juga, tapi juga menghadirkan keindonesiaan. Wajah muka Indonesia, wajah muka politik," ujar Rizal.

Sebagai contoh, Rizal menyebutkan kompleks Senayan. "Itu aslinya terinspirasi konsep Betawi. Halaman luas dengan bangunan kecil di dalamnya, lebih banyak ruang hijau dan ruang biru," tutur dia.

Rentetan itu semua, lanjut Rizal, adalah keluarnya peraturan presiden mengenai megapolitan pada yang dimunculkan rezim Soekarno pada era 1960-an.

Konsep tersebut, tutur Rizal, sudah lebih dulu ada sejak awal era 1900-an, berdasarkan kajian para penutur bahasa, terkait desentralisasi dan penataan ruang Indonesia.

Sayangnya, kata Rizal, Soekarno efektif memerintah hanya pada kurun 1959-1965, sehingga ide ini belum sempat terwujud.

"Jadi, Ali Sadikin mengantarkan konsep itu ke Sutiyoso, lalu Sutiyoso mengantarkan konsep megapolitan itu ke SBY. Idenya diterima SBY tapi disimplifikasi jadi pemindahan ibu kota. Soal kenapa tak pakai nama megapolitan, mungkin ada sejarah lain," ujar Rizal.

Reorientasi tata ruang

Rizal menambahkan, konsep megapolitan Soekarno menjangkau sampai Purwakarta di Jawa Barat. Di sekeliling Jakarta ada hutan, kebun, pertanian.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Buka Posko THR, Bisa Diakses Daring dan Luring

Pemerintah Buka Posko THR, Bisa Diakses Daring dan Luring

Nasional
132 WN India Masuk ke Indonesia, Kemenkes: Kebanyakan Ibu Rumah Tangga dan Anak-anak

132 WN India Masuk ke Indonesia, Kemenkes: Kebanyakan Ibu Rumah Tangga dan Anak-anak

Nasional
Tak Ikut Ditahan di KPK, Wali Kota M Syahrial Masih Diperiksa Intensif di Polres Tanjungbalai

Tak Ikut Ditahan di KPK, Wali Kota M Syahrial Masih Diperiksa Intensif di Polres Tanjungbalai

Nasional
Terungkapnya Investasi Ilegal EDCCash: Punya 57.000 Anggota, Dijanjikan Untung 15 Persen Tiap Bulan

Terungkapnya Investasi Ilegal EDCCash: Punya 57.000 Anggota, Dijanjikan Untung 15 Persen Tiap Bulan

Nasional
Prabowo Ungkap Dalam Waktu Dekat Alutsista 3 Matra TNI Dimodernisasi

Prabowo Ungkap Dalam Waktu Dekat Alutsista 3 Matra TNI Dimodernisasi

Nasional
Bertemu PKS, AHY Senang Dapat Ucapan Selamat Terkait Isu Kudeta

Bertemu PKS, AHY Senang Dapat Ucapan Selamat Terkait Isu Kudeta

Nasional
100-an WN India Masuk Indonesia, 9 Positif Covid-19

100-an WN India Masuk Indonesia, 9 Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Klaim Indonesia Sangat Serius dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Jokowi Klaim Indonesia Sangat Serius dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Nasional
Mudik Dilarang, Operator Telekomunikasi Diminta Sediakan Layanan Terjangkau untuk Silaturahmi Daring

Mudik Dilarang, Operator Telekomunikasi Diminta Sediakan Layanan Terjangkau untuk Silaturahmi Daring

Nasional
Firli Sebut di Eranya, Sudah 2 Penyidik Asal Polri yang Ditindak KPK

Firli Sebut di Eranya, Sudah 2 Penyidik Asal Polri yang Ditindak KPK

Nasional
Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan 100-an WN India

Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan 100-an WN India

Nasional
Jokowi: Penebangan Hutan di Indonesia Menurun Paling Signifikan dalam 20 Tahun Terakhir

Jokowi: Penebangan Hutan di Indonesia Menurun Paling Signifikan dalam 20 Tahun Terakhir

Nasional
Satgas: Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 Sangat Membahayakan Lansia

Satgas: Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 Sangat Membahayakan Lansia

Nasional
Sebelum Menetapkan Tersangka dalam Kasus Suap Penyidik KPK, 8 Saksi Sudah Diperiksa

Sebelum Menetapkan Tersangka dalam Kasus Suap Penyidik KPK, 8 Saksi Sudah Diperiksa

Nasional
Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X