Benarkah Soekarno Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya?

Kalaupun benar Soekarno memang ingin memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya, rencana itu pun dinilai sudah tidak pas untuk kondisi sekarang.

Pendapat ini dilontarkan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago.

"Kalaupun begitu, itu kan kondisi 60 tahun lalu. Kalau sekarang ditambah 500.000 saja penduduk Palangkaraya, daya dukung ekosistemnya sudah tidak bisa," kata Andrinof dalam percakapan lewat telepon, Rabu siang.

Andrinof yang juga merupakan penggagas Visi Indonesia 2033—di dalamnya mencakup perlunya Ibu Kota pindah dari Jakarta—pun menampik pernah secara khusus mengusulkan Palangkaraya sebagai calon lokasi ibu kota baru.

Hingga menjabat sebagai menteri, ungkap Andrinof, rekomendasinya adalah pemindahan ibu kota mengarah ke Kalimantan, tetapi bukan Palangkaraya lokasinya.

"Lokasi pastinya kemudian di mana, belum dikaji. Nanti pilihan-pilihan lokasinya bisa jadi mengerucut lima kota," ucap dia.

(Baca juga: Palangkaraya Dinilai Tak Cocok Dijadikan Ibu Kota karena Hal Ini...)

Kalimantan jadi arah rekomendasi, tutur Andrinof, menggunakan beberapa pertimbangan. Pertama, sebut dia, lokasinya tak terlalu jauh dari Pulau Jawa, untuk memastikan kesinambungan ekonomi yang selama ini terlanjur bertumpu ke Jawa.

Lalu, lanjut Andrinof, akses pulau ini ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah berjalan selama ini juga sudah relatif bagus. Berikutnya adalah keberadaan infrastruktur yang tinggal butuh pengembangan lanjutan.

Sudah begitu, luas lahan yang besar hampir 30 persen luas daratan nasional, penduduk yang relatif sedikit di kisaran 6 persen penduduk, serta relatif aman dari ancaman bencana alam gempa dan letusan gunung berapi.

"Rancangan Trans-Kalimatan juga sudah ada. Ini seperti mainland China kecil," kata Andrinof.

Kriteria lain yang dipenuhi Kalimantan, lanjut Andrinof, bisa juga lokasi yang dekat dengan akses laut.

"Di daerah pesisir pantai atau pesisir sungai yang tak jauh dari perairan samudera," ujar dia.

Menurut Andrinof, Kalimantan menjadi pilihan yang lebih masuk akal dibandingkan pulau-pulau besar lain di Indonesia karena semua kondisi di atas.

Adapun Sulawesi, sebut dia, kondisinya relatif serupa dengan Sumatera, terutama untuk kepadatan populasi penduduk yang sudah masuk kategori menengah.

Sementara itu, Maluku dan Papua dinilai masih butuh lebih banyak lagi persiapan bila hendak dipilih. "Infrastruktur belum siap, efek ekonomi yang dihadirkan juga belum signifikan bila berpindah ke sana, biayanya bakal terlalu tinggi," tutur Andrinof.

Meski demikian, Andrinof mengingatkan, wacana ini bakal makan waktu beberapa tahun bila benar-benar terealisasi. Belajar dari praktik 20 negara yang pernah melakukannya, kata dia, diperkirakan pemindahan ibu kota akan makan waktu sekitar 10 tahun.