Pembahasan "Presidential Threshold" Masih Buntu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) antara DPR dan pemerintah masih terus dilakukan.

Isu ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) masih belum menemui titik temu alias deadlock.

Opsi terbagi menjadi tiga, yakni 0 persen dan 20-25 persen serta opsi 10-15 persen.

"Sampai sekarang belum ada perkembangan, masih posisinya sama," kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Yandri Susanto saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (4/7/2017).

Hal serupa diungkapkan anggota pansus RUU Pemilu dari fraksi PPP, Achmad Baidowi. PPP saat ini berada pada posisi menawarkan jalan tengah, yakni 10-15 persen.

Meski belum ada keputusan terkait isu presidential threshold, namun ia berharap pengambilan keputusan tetap dapat dilakukan melalui musyawarah.

"Untuk mencapai kompromi 10 fraksi memang perlu kesabaran dalam melakukan lobi-lobi," kata Baidowi.

Pemerintah saat ini masih bersikeras dengan opsi 20-25 persen, yakni 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Selain Pemerintah, PDI-P, Golkar dan Nasdem merupakan partai yang juga memilih opsi tersebut.

Anggota pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate menuturkan, jalur musyawarah mufakat tetap dikedepankan.

Namun, pihaknya juga siap jika jalur voting terpaksa harus dilakukan untuk isu presidential threshold.

Sedangkan untuk empat isu lainnya, kata dia, cenderung bisa disepakati secara musyawarah.

"Kami tetap kedepankan lobi untuk mencapai musyawarah mufakat dan tentu siap jika secara terpaksa harus melalui voting sesuai dengan yang disyaratkan oleh UU MD3 terkait mekanisme pengambilan keputusan baik di pansus maupun di paripurna," tutur Johnny.

Adapun pengesahan revisi UU Pemilu telah berulang kali mengalami penundaan. Isu presidential threshold dianggap menjadi yang paling alot dibahas.

Pemerintah bersikeras mempertahankan usulan angka 20-25 persen. Bahkan, pemerintah sempat mengancam akan menarik diri dari pembahasan jika usulan tersebut tak disetujui.

"Kalau tidak (disetujui) dengan sangat terpaksa pemerintah menolak untuk dilanjutkan pembahasannya. Menarik diri, ada dalam aturan undang-undang," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/6/2017).