RUU Antiterorisme, Istana Sebut Ada Kekhawatiran Penyimpangan Wewenang

Kompas.com - 03/07/2017, 20:30 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki. Fabian Januarius KuwadoKepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengatakan bahwa ada kekhawatiran aparat hukum menyalahgunakan wewenangnya jika diberikan kekuasaan yang besar dalam penanggulangan terorisme.

Menurut Teten, ini menjadi penyebab hingga saat ini revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) masih mandek di DPR RI.

"Memang ada kekhawatiran kalau pemerintah, dalam hal ini penegak hukum, diberikan kewenangan terlalu besar, akan terjadi abuse of power," ujar Teten di kantornya, Senin (3/7/2017).

Namun, Teten meminta seluruh pihak untuk melihat persoalan substansinya, yakni aksi terorisme yang semakin nyata dan mengancam. Sementara, pemerintah belum memiliki payung hukum untuk menghadapi ancaman tersebut.

Teten menambahkan, sebenarnya kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan tidak memiliki dasar alasan yang kuat.

Sebab, dalam nuansa demokrasi seperti saat ini, tidak mungkin pemerintah melalui aparat hukumnya melaksanakan penyalahgunaan kekuasaan.

"Enggak mungkin pemerintah sekarang ini berpotensi untuk melakukan abuse of power. Pemerintah sekarang ini kan demokratis, bukan otoriter," ujar Teten.

Pemerintah saat ini, menurut Teten, terbentuk melalui sistem multipartai yang dapat menjadi alat kontrol. Oleh sebab itu, Teten berpendapat, tidak perlu ada atau dimunculkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan.

"Terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, misalnya UU Terorisme akan berdampak pada pelanggaran HAM dan lain sebagainya, menurut saya tidak perlu dikhawatirkan. Kita lihat saja faktanya pemerintah sekarang ini sudah demokratis," ujar dia.

(Baca juga: Pemerintah Nilai Pembahasan RUU Antiterorisme Lamban, Ini Jawaban DPR)



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Nasional
Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Nasional
Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Nasional
Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Nasional
Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Nasional
Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X