Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia-Turki akan Kerja Sama soal Penanganan Deportan dari Suriah

Kompas.com - 03/07/2017, 18:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akan bekerja sama dengan Turki dalam hal penanganan deportasi.

Kerja sama itu akan dibicarakan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di sela perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Hamburg, Jerman pada 7-8 Juli 2017.

"Dari beberapa agenda pertemuan (Presiden Jokowi) dengan Presiden Turki, juga akan membahas kerja sama di bidang penanggulangan terorisme. Misalnya soal deportasi," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius di Kompleks Istana Presiden, Senin (3/7/2017).

Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh fakta banyaknya warga negara Indonesia yang menyeberang ke Suriah melalui Turki.

Sebaliknya, banyak pula WNI yang pulang ke Indonesia setelah bergabung bersama ISIS di Suriah melalui Turki.

(Baca juga: Terpikat ISIS dan Hijrah ke Suriah, Para WNI Ini Akhirnya Kecewa)

 

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengantisipasi WNI yang dari dan ke Suriah.

"Misalnya, sebelum mereka itu datang (ke Indonesia dari Suriah), kita minta kepada pemerintah Turki memberikan informasi lebih awal sehingga kita bisa tahu mereka kapan datang, supaya bisa kita identifikasi dan masuk program deradikalisasi," ujar Suhardi.

"Kemudian kita antar ke tempat masing-masing. Itu pun kami minta bantuan dari pemerintah setempat untuk terlibat supaya bisa termonitoring lebih lanjut," kata dia.

Suhardi yakin, kerja sama tersebut akan memperkuat keamanan dalam negeri di Indonesia. Apalagi, jika ditambah dengan penerapan Undang-Undang Terorisme yang saat ini masih direvisi di DPR RI.

Kompas TV 16 WNI yang sempat bergabung dengan kelompok radikal ISIS kini telah berada di lokasi pengungsian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com