"Presidential Threshold", Wiranto Nilai Jokowi Belum Perlu Terlibat

Kompas.com - 03/07/2017, 17:40 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai menunaikan shalat Idul Fitri 1438 H di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (25/6/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai menunaikan shalat Idul Fitri 1438 H di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (25/6/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai Presiden Joko Widodo belum perlu turun tangan terkait perdebatan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Wiranto menolak keinginan sejumlah elite parpol yang ingin bicara dengan Jokowi soal presidential threshold.

"Ketemu menterinya dulu dong. Kalau sudah ketemu saya, selesai kan, nanti tinggal dikomunikasikan (ke Presiden)," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Saat ini, fraksi di DPR terbelah soal presidential threshold. Ada yang ingin presidential threshold dihapus, diperkecil, dan tetap sama.

Pemerintah sendiri ingin presidential threshold tidak berubah. Parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.

(Baca: Ini Alasan Pemerintah Dorong "Presidential Threshold" 20-25 Persen)

Wiranto mengaku dirinya sudah bicara dengan semua pimpinan partai politik terkait perbedaan pandangan ini. Namun, ia mengakui sejauh ini belum ada titik temu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masih ada waktu. Besok akan ketemu mereka lagi," ucap Wiranto.

Wiranto berharap pertemuan besok bisa melahirkan sebuah titik temu. Ia mengingatkan partai politik untuk tidak mengedepankan ego sektoral.

"Ini cari sesuatu yang bermanfaat bagi negeri ini. Bukan kepentingan parsial, tapi kami ingin mengajak untuk kepentingan politik pemerintah atau politik nasional ke depan," ucap Wiranto.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Nasional
KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

Nasional
Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

Nasional
Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Nasional
Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Nasional
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Nasional
Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Nasional
Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.