Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW: Penyerang Polisi Diduga Manfaatkan Momentum HUT Bhayangkara

Kompas.com - 01/07/2017, 10:49 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) menduga peristiwa penyerangan terhadap personel kepolisian pada Jumat (30/6/2017) malam, memanfaatkan momentum HUT Bhayangkara hari ini, Sabtu (1/7/2017). Aksi penyerangan tersebut membuat kepolisian harus meningkatkan kewaspadaan.

"Penusukan dua anggota polisi di dekat Mabes Polri adalah kado hitam untuk Hari Bhayangkara 2017. Kasus itu juga sekaligus penghinaan terhadap institusi Polri karena terjadi tak jauh dari Markas Besar Kepolisian," ujar Presidium IPW Neta S Pane saat dihubungi, Sabtu.

Neta mengatakan, serangan di dekat Mabes Polri tersebut menunjukkan bahwa pelaku penyerangan semakin nekat dalam menjalankan aksinya. Menurut Neta, seakan para pelaku ingin menyampaikan pesan bahwa mereka menantang Polri.

Baca: Kronologi Penusukan Polisi di Masjid Falatehan Dekat Mabes Polri

Menurut Neta, dengan adanya kasus ini, Polri wajib meningkatkan kewaspadaan, kepekaan dan profesionalisme. Perang terbuka yang dilakukan para pelaku perlu disikapi Polri dengan memerangi jaringan teroris hingga ke akar dan membongkar siapa yang menjadi otak penyerangan beruntun terhadap polisi akhir-akhir ini.

"Apalagi, saat ini para teroris semakin agresif dan nekat, serta berani menyebarkan secara terbuka rencana serangannya ke jajaran kepolisian," kata Neta.

Dua anggota polisi diserang oleh seseorang di masjid di Jalan Falatehan, Jakarta Selatan, Jumat (30/6/2017) malam. Dua polisi yang menjadi korban penusukan adalah AKP Dede Suhatmi dan Briptu Syaiful Bachtiar.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.40 WIB. Pelaku penusukan kemudian tewas ditembak setelah mencoba melarikan diri.

Baca: Usai Teriak Thoghut, Pelaku Tikam Polisi di Masjid Dekat Mabes Polri
 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com