Mencegah Usaha de-Soekarnoisasi Jilid Dua

JAKARTA, Kompas.com -  Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) mengajak kepada semua elemen kebangsaan untuk menyatukan kesepahaman dan langkah idiologis melawan gerakan de-Soekarnoisasi Jilid 2.

Sebab, benih-benih gerakan saat ini yang mirip dengan de-Soekarnoisasi pada 1965-1966, sudah teridentifikasi serta  terpetakan mirip yang dilakukan pada tahun 2016-2017.

"Kiprah dan pemikiran Soekarno sebagai pejuang dan pencetus ideologi bangsa harus dijaga. Gagasan-gagasan kebangsaan Bung Karno jangan sampai terkaburkan di tengah arus deras politik identitas yang bertentangan dengan Pancasila dewasa ini," kata Ketua DPN Repdem Bidang Organisasi, Wanto Sugito saat membuka Diskusi Kebangsaan REPDEM bertema Identifikasi Pola Gerak de-Soekarnoisasi Jilid 2 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (20/6).

Wanto menjelaskan, Diskusi dalam rangkaian peringatan Bulan Bung Karno ini merupakan lanjutan dari diskusi yang digelar Repdem pekan lalu bertemakan Bung Karno, Islam dan Pancasila (Melawan Gerakan de-Soekarnoisasi Jilid 2).

"Setelah dua diskusi, Melawan dan kali ini Mengidentifikasi Pola Gerak de-Soekarnoisasi, setelah lebaran dan Munas Repdem, kami akan menggelar kegiatan ketiga, yaitu menghimpun kekuatan semua elemen kebangsaan melawan de-Soekarnoisasi Jilid 2," jelas politisi muda PDI Perjuangan yang akrab disapa Klutuk ini.

Wanto menegaskan, Gerakan yang bertentangan dengan Pancasila harus diwaspadai. Pernyataan Panglima TNI bahwa ISIS sudah ada di sejumlah provinsi di Indonesia, kemudian riset yang menyatakan tujuh juta penduduk Jawa Barat sudah anti Pancasila, merupakan kondisi yang memprihatinkan.

Karena itu, semua elemen-elemen kebangsaan harus dihimpun untuk mempererat idiologi kebangsaan dan menjaga Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus merapatkan barisan terhadap gerakan de-Soekarnoisasi jilid 2 sebagai penggagas Pancasila.

Hadir sebagai pembicara dalam Diskusi ini, Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira dan Sejarawan sekaligus Dirjen kebudayaan kemendikbud, Hilmar Farid.

Diskusi ini dihadiri sekitar 250 peserta dari berbagai elemen kebangsaan seperti DPP Garuda, Projo, Foreder, GP NKRI, PP GMKI, Satria Muda NKRI, Komando Bela Pancasila serta sejumlah organisasi sayap PDIP seperti BMI dan Repdem sejabotabek.

Andreas Pareira mengakui, pola-pola de-Soekarnoisasi jilid 2, memang sedang terjadi saat ini. Ada upaya untuk menenggelamkan kiprah dan pemikiran serta perjuangannya oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dan tidak ingin pengaruhnya ada dalam lingkaran kekuasaan.

"Gerakan Revolusi Mental 1957 untuk menegakkan nasionalisme dan karakter buliding kini dilanjutkan Jokowi. Tapi ada yang mengaitkan dengan Revolusi Tiongkok dan PKI. Seperti Soekarno, bahkan Presiden Jokowi pun dituduh PKI. Ada kesamaan pola dengan gerakan de-Soekarnoisasi yang terjadi pada masa orde baru terkait isu PKI, yaitu seolah ada monster yang sengaja dimasukkan ke dalam pikiran orang," ungkap Andreas.

Dirjen kebudayaan kemendikbud, Hilmar Farid mengatakan, gerakan pendidikan karakter nasionalisme memang penting untuk terus dihidupkan. "Nenek moyang politik kita telah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara," kata Hilmar.

Karena itu, menurut Hilmar,  pihaknya akan mendukung Repdem untuk menghimpun semua elemen kebangsaan untuk bersatu menjaga Pancasila sebagai dasar negara.