Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentas Dubes Amerika Serikat soal Sekolah Delapan Jam

Kompas.com - 18/06/2017, 21:46 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph R Donovan optimistis pemerintah Indonesia dapat mengambil keputusan yang terbaik soal sistem pendidikan yang akan diterapkan.

Donovan rupanya juga mencermati wacana sekolah delapan jam per hari dan lima hari dalam sepekan. Namun, dia mengatakan tentu saja soal sistem pendidikan ini adalah kewenangan dari pemerintah Indonesia.

"Saya tahu ini menjadi diskusi besar di Indonesia. Indonesia harus menentukan bagaimana sistem pendidikannya dan mau menuju ke mana. Saya yakin pemerintah Indonesia akan mengambil keputusan terbaik," kata Donovan ditemui di sela-sela buka puasa bersama di kediamannya, Jakarta, Minggu (18/6/2017).

Baca juga: Mendikbud: Belajar Delapan Jam Untungkan Madrasah

Buka puasa bersama yang digelar di kediamannya tersebut juga dalam rangka menyambut kepulangan para pelajar peserta Youth Exchange Study (YES) Program 2016.

Donovan menjelaskan, YES Progam ini adalah kegiatan yang membawa para pelajar dari Indonesia ke Amerika Serikat. Di sana, selama setahun mereka tinggal bersama orangtua angkat.

Selain sekolah, para paserta YES Program juga belajar tentang AS sekaligus memperkenalkan Indonesia kepada orang-orang di sana.

Donovan mengatakan ia sangat bangga tahun lalu ada 83 pelajar Indonesia yang bisa mengikuti program ini.

"Keuntungan bagi pelajar sendiri, mereka bisa mengenal satu sama lain, menjalin pertemanan, dan menciptakan perdamaian," kata Donovan.

Baca juga: Soal "Full Day School", Mendikbud Sebut Madrasah Diniyah Akan Ditarik ke Sekolah Formal

Kompas TV Polemik Kebijakan Sekolah 5 Hari

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com