Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim Anggap Kasus Novel Tak Perlu Ditarik ke Mabes Polri

Kompas.com - 17/06/2017, 14:10 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menganggap sumber daya di Polda Metro Jaya sudah cukup untuk menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Menurut dia, Mabes Polri tidak perlu menarik kasus itu ke tingkat pusat.

"Tidak perlu (ditarik) dalam artian bukan ditangani Polda sendiri, tapi dia (Polda) kan yang sudah sejak awal (menangani). Kami tinggal tambah beberapa penyidik," ujar Ari di kompleks PTIK, Jakarta, Sabtu (17/6/2017).

Ari mengatakan, Bareskrim Polri perannya sebagai perbantuan. Dirinya telah mengirim beberapa penyidik untuk bergabung dalam tim investigasi di Polda Metro Jaya. Sehingga tak perlu lagi kasus itu dilimpahkan ke Bareskrim Polri.

Mengenai pengusutan kasus Novel yang terbilang lama, Ari menganggap setiap kasus tidak bisa disamaratakan. Banyak juga kasus yang tingkat kesulitannya tinggi, seperti kasus Novel. Dalam kasus ini, banyal dktemukan kelemahan seperti saksi mata di lokasi kejadian.

"Saksi kan seperti bukti. Saksi saat yang melihat itu, kan," kata Ari.

Selama penyidikan berlangsung, Polri juga intens berkomunikasi dengan KPK mengenai perkembangan perkara. Termasuk soal pernyataan baru Novel kepada "Time"  tentang keterlibaran perwira tinggi Polri dalam kasus tersebut.

Penyidik nantinya akan kembali meminta keterangan Novel sekaligus mengklarifikasi pernyataannya ke media. "Kita tanya sama Novel," kata Ari.

Baca juga: Polri Diminta Lakukan Penyelidikan Internal Terkait Pernyataan Novel

Kompas TV Novel: Ada Informasi Jenderal Polisi Terlibat Penyerangan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com