Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinilai Menginspirasi, 21 Kepala Daerah Terima Penghargaan

Kompas.com - 15/06/2017, 15:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kajian Keuangan Negara memberikan penghargaan kepada 21 kepala daerah yang dianggap mampu menjadi inspirator pembangunan daerah.

Pemberian penghargaan ini bertepatan dengan momen 21 tahun pelaksanaan otonomi daerah.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo mengatakan, ke-21 kepala daerah yang dimaksud dipandang memiliki inovasi, terobosan, dan gagasan, sehingga mampu menginspirasi elemen pemerintahan maupun masyarakat dalam membumikan otonomi daerah.

"Mereka pantas diberikan apresiasi karena mampu mengimplementasikan gagasan ke dalam kebijakan pembangunan. Hasilnya pun dapat dirasakan secara nyata baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat," katanya.

Sementara itu, dari 21 kepala daerah yang diberikan penghargaan sebagai Inspirator Pembangunan Daerah, 90 persen memang berasal dari wilayah Indonesia Timur.

"Secara khusus Pusat Kajian Keuangan Negara memang melakukan wawancara mendalam dengan mendatangi para kepala daerah terutama dari wilayah Indonesia Timur, sesuai dengan semangat pemerataan pembangunan yang sedang gencar dicanangkan oleh pemerintah," tambahnya.

Mereka yang diberikan penghargaan adalah:

A. Provinsi:

1. Syahrul Yasin Limpo (Provinsi Sulawesi Selatan)
2. Muhammad Zainul Majdi (Provinsi Nusa Tenggara Bara)
3. Sahbirin Noor (Provinsi Kalimantan Selatan)
4. Awang Faroek Ishak (Kalimantan Timur)
5. Irianto Lambrie (Kalimantan Utara)
6. Longki Djonggala (Sulawesi Tengah)

B. Kota

1. Maximiliaan JLomban (Bitung)
2. Ahyar Abduh (Mataram)
3. Hidayat (Kota Palu)
4. Tri Rismaharini (Kota Surabaya)

C. Kabupaten

1. Herwin Yatim (Kabupaten Banggai)
2. Nurdin Abdullah (Bantaeng)
3. Amirudin Rouf (Buol)
4. AA Gde Agung Bharata (Gianyar)
5. Rita Widyasari (Kutai Kartanegara)
6. Fauzan Khalid (Lombok Barat)
7. Suhaili Fadli Thohir (Lombok Tengah)
8. Anwar Hafid (Morowali
9. Saiful Ilah (Sidoarjo)
10. Ni Putu Eka Wiryastuti (Tabanan)
11. Mardani H. Maming (Tanah Bumbu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com