Mendikbud Temui MUI Bahas Sekolah 8 Jam Sehari

Kompas.com - 14/06/2017, 19:06 WIB
KOMPAS.com/Kristian Erdianto Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat ditemui usai menghadiri pembukaan Hari Kebebasan Pers Sedunia, di Jakarta Convention Center, Rabu (3/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, menemui Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin untuk membahas dan menyerap masukan soal kebijakan sekolah lima hari.

Sekolah seharian penuh ini menjadi istilah lain untuk sekolah lima hari alias full day school yang digagas menteri ini.

Dengan konsep itu, siswa akan berada di sekolah selama delapan jam sehari selama lima hari dalam sepekan. Namun, konsep itu menimbulkan polemik di masyarakat dan kalangan pendidik.

 
Hari ini, Effendi juga dipanggil Presiden Jokowi, di Kantor Kepresidenan, untuk membicarakan berbagai hal seputar sekolah seharian penuh ini. 

(Baca: MUI Minta Mendikbud Kaji Ulang Kebijakan Sekolah Lima Hari)

 
"Kami menyerap saran dan diseminasi soal Penguatan Pendidikan Karakter menilik kurang lancarnya sosialisasi yang menimbulkan kesalahpahaman di berbagai pihak," kata Effendi, di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Sementara itu, Amin mengatakan, MUI menyambut baik kebijakan baru soal sekolah lima hari.

MUI, kata dia, sedang merumuskan sejumlah rekomendasi terkait kebijakan pendidikan yang menuntut sekolah agar melangsungkan jam belajar delapan jam.

Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah sekolah lima hari itu agar sifatnya tidak wajib atau opsional bagi sekolah yang ada.

(Baca: Apa Itu Pendidikan Karakter dalam Program 8 Jam Belajar di Sekolah?)

Dengan begitu, kata dia, sekolah yang belum mampu menyelenggarakan sekolah lima hari bisa menyelenggarakan sekolah selama enam hari dengan sejumlah catatan.

Terlebih terdapat beberapa madrasah diniyah, pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya terancam keberadaannya.


Atas hal itu, MUI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cermat dalam mengupayakan koordinasi antara sekolah dengan sekolah informal agar bersinergi.

Kompas TV Polemik Pemberlakuan Sekolah 5 Hari Dalam Sepekan



EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional

Close Ads X