Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Temui MUI Bahas Sekolah 8 Jam Sehari

Kompas.com - 14/06/2017, 19:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, menemui Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin untuk membahas dan menyerap masukan soal kebijakan sekolah lima hari.

Sekolah seharian penuh ini menjadi istilah lain untuk sekolah lima hari alias full day school yang digagas menteri ini.

Dengan konsep itu, siswa akan berada di sekolah selama delapan jam sehari selama lima hari dalam sepekan. Namun, konsep itu menimbulkan polemik di masyarakat dan kalangan pendidik.

 
Hari ini, Effendi juga dipanggil Presiden Jokowi, di Kantor Kepresidenan, untuk membicarakan berbagai hal seputar sekolah seharian penuh ini. 

(Baca: MUI Minta Mendikbud Kaji Ulang Kebijakan Sekolah Lima Hari)

 
"Kami menyerap saran dan diseminasi soal Penguatan Pendidikan Karakter menilik kurang lancarnya sosialisasi yang menimbulkan kesalahpahaman di berbagai pihak," kata Effendi, di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Sementara itu, Amin mengatakan, MUI menyambut baik kebijakan baru soal sekolah lima hari.

MUI, kata dia, sedang merumuskan sejumlah rekomendasi terkait kebijakan pendidikan yang menuntut sekolah agar melangsungkan jam belajar delapan jam.

Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah sekolah lima hari itu agar sifatnya tidak wajib atau opsional bagi sekolah yang ada.

(Baca: Apa Itu Pendidikan Karakter dalam Program 8 Jam Belajar di Sekolah?)

Dengan begitu, kata dia, sekolah yang belum mampu menyelenggarakan sekolah lima hari bisa menyelenggarakan sekolah selama enam hari dengan sejumlah catatan.

Terlebih terdapat beberapa madrasah diniyah, pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya terancam keberadaannya.


Atas hal itu, MUI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cermat dalam mengupayakan koordinasi antara sekolah dengan sekolah informal agar bersinergi.

Kompas TV Polemik Pemberlakuan Sekolah 5 Hari Dalam Sepekan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com