Kompas.com - 14/06/2017, 14:56 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Rapimnas Partai Golkar, Balikpapan, Senin (21/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Rapimnas Partai Golkar, Balikpapan, Senin (21/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, opsi presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional merupakan "harga mati" bagi Golkar.

Ia membantah Golkar bergeser ke angka 10-15 persen untuk presidential threshold.

"Iya, presidential threshold (20 persen kursi atau 25 persen suara sah) harga mati bagi Partai Golkar," ujar Idrus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Sikap Golkar ini, kata Idrus, karena penataan regulasi pemilu harus mengarah pada penguatan sistem presidensial.

Idrus menilai, besaran presidential threshold 20 persen atau 25 persen berfungsi untuk memberi dukungan kepada presiden terpilih dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan presidential threshold sebesar 20 hingga 25 persen, presiden terpilih akan memiliki dukungan parlemen yang kuat.

Baca: Demokrat Minta Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol Bahas "Presidential Threshold"

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengungkapkan, usulan presidential threshold sebesar 10-15 persen muncul dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang untuk menengahi partai yang menginginkan dihapusnya presidential threshold

Menurut Idrus, usulan itu muncul saat beberapa partai menengah menggelar pertemuan di kediaman Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Tapi setelah kami komunikasi dengan pertimbangan penguatan sistem presidensial ya Pak OSO (Oesman Sapta Odang) sangat memahami semua. Jadi tidak ada (perubahan sikap)," papar Idrus.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat bersikukuh agar presidential threshold dihapuskan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Mereka menganggap keberadaan presidential threshold pada pemilu serentak inkonstitusional.

Isu presidential threshold menjadi isu yang paling alot dalam pembahasan RUU Pemilu.

Kompas TV Dalam RUU Pemilu, dari 18 isu krusial, hanya akan ada tiga isu yang akan divoting oleh panitia khusus.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

Nasional
Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

Nasional
Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Nasional
PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.