Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Peta Tematik Belum Rampung, Ini Penjelasan Menteri Agraria

Kompas.com - 13/06/2017, 19:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (13/6/2017) sore, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang dua peta geospasial tematik terkait kebijakan one map policy atau peta tunggal yang belum dirampungkan Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Menanggapi itu, Sofyan Djalil pun menjelaskan alasan soal mengapa jajarannya belum merampungkan dua peta tersebut.

"Dua peta yang belum selesai adalah peta tanah ulayat dan peta tentang desa. Dua peta itu memang harus kami selesaikan," ujar Sofyan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

(Baca: Jokowi Tagih Perkembangan "One Map Policy" ke Menko Darmin)

Kementerian ATR/BPN belum bisa merampungkan dua peta itu atas alasan teknis. Khusus merumuskan peta desa, kata Sofyan, pihaknya agak kesulitan untuk menentukan batas wilayah desa-desa di luar Pulau Jawa.

Sebab, pulau-pulau di luar Jawa sangat luas sehingga membutuhkan waktu sekaligus tenaga ekstra untuk menyelesaikannya.

"Kalau desa di Jawa ini mudah dikenali. Tapi jika (desa) di hutan di luar Jawa ini sulit. Hutannya saja sekian ribu hektare. Kan sulit," ujar Sofyan.

Diwawancarai terpisah, Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution optimistis, kebijakan peta tunggal itu dapat rampung akhir 2018.

Diberitakan, Presiden Jokowi mengaku, sudah mendapatkan laporan soal implementasi kebijakan One Map Policy tersebut.

(Baca: Cegah Sengketa Lahan, Jokowi Minta "One Map Policy" Segera Dibuat)

"Laporan yang saya terima, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur di dalam Perpres 9/2016, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia," ujar Jokowi dalam rapat di Kantor Presiden, Selasa sore.

Sementara itu, 57 peta lainnya masih dalam tahap kompilasi. Adapun, 2 peta tematik lainnya belum rampung.

Kompas TV Jokowi Hadiri Acara Berbagi Ratusan Paket Bahan Pokok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
KPK Panggil Lagi Staf Hasto Jadi Saksi Kasus Harun Masiku Besok

KPK Panggil Lagi Staf Hasto Jadi Saksi Kasus Harun Masiku Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com