Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Klaim Penerima KIP Capai 80 Persen

Kompas.com - 12/06/2017, 15:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengklaim hingga Juni 2017, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah mencapai 80 persen.

"Desember 2016 kemarin itu 70 persen. Saat ini mungkin 80 persen sudah terdistribusi," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Peningkatan jumlah penerima KIP tersebut, diakui Muhadjir, setelah pihaknya melakukan manuver.

Sebenarnya, penerima KIP didasarkan pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) milik Kementerian Sosial.

(Baca: 2,9 Juta Anak Belum Terjangkau KIP)

Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, distribusi menjadi tidak sinkron saat mengacu pada data tersebut.

"Data itu belum by name by address. Jadi ada kartu yang tidak match antara nama dan alamatnya. Itu yang buat distribusi itu agak repot," ujar Muhadjir.

Muhadjir pun mengusulkan kepada Presiden agar distribusi KIP bersumber pada Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dengan begitu, penerima KIP pasti tepat sasaran lantaran bersumber pada data sekolah.

"Selain dari Dapodik, kami juga menyasar penerima KIP itu berdasarkan penerima Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu Keluarga Sejahtera. Begitu kartu-kartu itu datang, nah kami berikan KIP juga untuk anaknya," ujar Muhadjir.

(Baca: Jokowi: Ketahuan Beli Pulsa, KIP Dicabut)

Di sisi lain, tingkat ketepatan sasaran penerima KIP meningkat jauh dibandingkan pada era Mendikbud sebelum Muhadjir.

Jika sebelumnya, persentase ketepatan sasaran sekitar 22 persen, kini persentase ketepat sasarannya mencapai 70 persen.

Artinya, penerima KIP saat ini benar-benar berasal dari kalangan ekonomi bawah.

Kompas TV Jokowi Kagumi Kecerdasan Siswa SD Saat Bagikan KIP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com