Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 09/06/2017, 12:12 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membenarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kamis (8/6/2017) malam. Prasetyo langsung berkomunikasi dengan KPK.

"Sikap saya pada KPK sampaikan, silakan bahkan saya berikan apresiasi dan berterima kasih," ujar Prasetyo saat dihubungi, Jumat (9/7/2017).

Prasetyo menganggap, penangkapan tersebut merupakan upaya untuk menertibkan kejaksaan dari oknum yang merugikan instansi tersebut. Apa yang dilakukan KPK, kata dia, sejalan dengan visi kejaksaan untuk bersih-bersih.

"Jadi silakan saja. Bahkan saya minta pada KPK untuk mereka segera memberikan konfirmasi, kepastian, apa mengenai betul tidaknya jaksa itu terlibat dengan satu kasus korupsi," kata Prasetyo.

(Baca: Cerita Kajati Bengkulu saat Anak Buahnya Dicokok KPK)

Namun, Prasetyo mengaku belum mengetahui terkait apa penangkapan tersebut. Jika memang terbukti pejabat kejaksaan itu korupsi, maka Prasetyo memastikan akan memberi sanksi tegas.

"Kalau memang betul tentunya saya akan segera serta merta melakukan langkah tindakan tegas untuk memecat jaksa yang bersangkutan," kata Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, KPK menangkap kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba di salah satu resto di Objek Wisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Saat itu tengah berlangsungnya acara perpisahan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Sendjun Manullang.

(Baca: Dalam OTT di Bengkulu, KPK Amankan Jaksa, Pejabat BWSS dan Kontraktor)

Berdasarkan informasi, Parlin sempat diamankan di Mapolda Bengkulu hingga pagi hari. Tim KPK juga sempat menggeledah beberapa ruang di Kejati Bengkulu, yakni ruangan Apidsus dan Kasi Intel III.

Selain mengamankan oknum jaksa, tim KPK juga mengamankan salah seorang kepala seksi berinisial AA yang bertugas di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS). Belum diketahui kasus apa yang menjerat pejabat kejaksaan itu. Pihak KPK juga belum memberikan keterangan resmi mengenai operasi tangkap tangan.

Kompas TV Hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi kini didukung tujuh fraksi di DPR.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke