2,9 Juta Anak Belum Terjangkau KIP

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah gencarnya Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar di daerah-daerah, masih ada 2,9 juta anak di Tanah Air yang belum terjangkau layanan Program Indonesia Pintar tersebut. Pemerintah daerah diminta proaktif berpartisipasi.

Hal itu terungkap dalam Diskusi Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Bersama Media Massa, di Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Thamrin Kasman dalam forum itu menyebutkan, anak-anak yang belum menerima manfaat Program Indonesia Pintar tersebut berstatus putus sekolah atau tidak bersekolah.

Pemerintah daerah dan masyarakat diminta mendorong anak-anak itu agar memanfaatkan program pemerintah pusat ini sehingga dapat kembali mengenyam pendidikan persekolahan (formal), pendidikan nonformal, dan lembaga kursus.

Program Indonesia Pintar bertujuan membantu siswa dari keluarga miskin yang sudah duduk di sekolah agar tidak terkendala biaya sekolah. Adapun anak tidak sekolah disasar dengan KIP supaya bisa kembali bersekolah di lembaga pendidikan formal ataupun nonformal (kesetaraan dan kursus).

"Anak yang tidak sekolah ini kebanyakan usia 16-18 tahun. Adapun yang usia SD dan SMP semakin teratasi karena terjangkau lewat program wajib belajar sembilan tahun," ujar Thamrin.

Staf Khusus Mendikbud Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan Alpha Amirrachman mengatakan, mengacu data terakhir dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), ada sebanyak 2,9 juta anak tidak sekolah yang lengkap dengan nama dan alamat. Sebelumnya, data yang diberikan mencapai 4,1 juta orang.

(Baca: Jokowi: Ketahuan Beli Pulsa, KIP Dicabut)

Alpha menegaskan, data anak tidak sekolah yang 2,9 juta masih diverifikasi lagi. Tahun lalu berhasil disasar sekitar 60.000 orang. Pada tahun ini, hingga bulan Mei, sudah bisa terdata sekitar 500.000 orang dan akan bertambah lagi," kata Alpha.

Berdasarkan data Kemdikbud, sasaran KIP untuk pendidikan kesetaraan tahun ini 576.441 orang, tetapi yang terdata baru 31.152 orang.

Secara nasional, sasaran KIP tahun ini 17.927.308 orang. Yang terdata sebagai penerima adalah siswa miskin dan rentan miskin yang duduk di bangku SD, SMP, dan SMA/SMK.

Thamrin mengharapkan pemerintah daerah, pihak sekolah, dan masyarakat dapat membantu menginformasikan soal KIP, termasuk pula pencairan. Ditemukan kasus penerima KIP dari anak putus sekolah yang enggan memanfaatkan KIP untuk belajar kembali. Ada pula yang tidak memahami pencairan KIP. tak sedikit nama calon penerima KIP yang tidak ditemukan lagi.

Pemda harus proaktif

Menurut Thamrin, pemda semestinya memberikan pendampingan di tingkat daerah sebab data yang dimiliki daerah dengan TNP2K sering bertentangan.

"Pemda harus peduli dengan masalah data penerima KIP. Jangan mendiamkan jika ada siswa miskin atau anak putus sekolah yang belum dapat KIP," ujar Thamrin.

Auditor Inspektorat Jenderal Kemdikbud Fuad Wiyono menyebutkan, data siswa miskin otoritas dari Kementerian Sosial. Jadi, perlu sinkronisasi.

(Baca: Kisah Febby, Anak Papua yang Bertemu dan Menerima KIP dari Jokowi)

Adapun Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan Febri Hendri mengatakan, lembaga yang terlibat pendataan tak bisa mengonsolidasikan data masing-masing (seperti Dapodik di Kemdikbud dan data siswa miskin TNP2K). Harus ada program identifikasi oleh pemerintah pusat (Kemdikbud, Kemendagri, BPS, dan TNP2K) dengan pemda.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengirim surat berisikan data siswa SMA/SMK yang terancam putus sekolah kepada Presiden Joko Widodo serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan siswa SMA/SMK miskin tetap bisa sekolah. Mereka terkendala biaya setelah alih kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi awal 2017.

(ELN/ADY/ETA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Juni 2017, di halaman 12 dengan judul "2,9 Juta Anak Belum Terjangkau KIP".