Kompas.com - 06/06/2017, 06:22 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota dewan meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket bertujuan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Pansus belum juga bekerja.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengungkapkan hak angket yang digulirkan itu justru bertujuan agar KPK menjadi lebih baik ke depannya.

"Makanya jangan buru-buru di suudzon (berprasangka buruk) dengan pelemahan KPK. (Pansusnya) kerja saja belum," ujar Arsul saat ditemui usai menghadiri acara buka bersama yang digelar oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2017).

Menurut dia, pembahasan Pansus akan menyinggung pembenahan KPK pada beberapa aspek.

"Tata kelola dalam pelaksanaan kewenangan dan tata kelola terkait pengelolaan anggaran, itu saja," kata Arsul.

(Baca: Babak Baru Hak Angket DPR terhadap KPK)

Ia pun memastikan, pembentukan pansus tidak terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang juga masih dibahas di DPR.

"Enggak ada urusannya sama revisi UU KPK," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Hingga saat ini baru lima fraksi yang mengirim perwakilannya dalam pansus angket KPK yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PPP.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham meyakini fraksi-fraksi lain akan tetap mengirim perwakilannya.

Idrus mengaku, beberapa partai yang belum menentukan sikap, seperti PAN dan Gerindra menyatakan kepadanya akan mengirim perwakilan. Sebab, menurut Idrus, hak angket merupakan kesepakatan bersama yang telah dicapai oleh semua fraksi di DPR.

(Baca: KPK Bakal Kaji Secara Hukum Pembentukan Pansus Angket )

"Kami punya keyakinan nanti akan mengirim. Tadi di dalam ada beberapa pimpinan (partai) sudah menyampaikan akan mengirim," ujar Idrus, usai buka puasa bersama di rumah jabatan Ketua DPR, Setya Novanto, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin.

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK tetap sah meski ada fraksi yang menolak mengirim perwakilan. Ia mengatakan, dalam Pansus Angket KPK, sedianya semua fraksi wajib mengirim perwakilannya karena sudah menjadi keputusan rapat paripurna.

Kompas TV Hak angket DPR terhadap KPK kini memasuki babak baru.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentuk-bentuk Akulturasi

Bentuk-bentuk Akulturasi

Nasional
Nasdem Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Bahas Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Bilateral

Nasdem Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Bahas Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Bilateral

Nasional
Tanggal 10 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin soal Berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024: Insya Allah, Tunggu Pengumuman

Muhaimin soal Berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024: Insya Allah, Tunggu Pengumuman

Nasional
Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Nasional
UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

Nasional
Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Nasional
Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Nasional
Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Nasional
Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Nasional
Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Nasional
UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

Nasional
Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Nasional
Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.