Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/06/2017, 03:01 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai ada kesalahpahaman di masyarakat mengenai substansi dari istilah persekusi.

"Persekusi ini istilah yang misleading ya, agak 'menyesatkan'," ujar Arsul Sani, saat menghadiri acara buka bersama yang digelar oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2017).

Menurut dia, persekusi merupakan salah satu istilah yang digunakan pada Pengadilan Kejahatan Internasional atau statuta Roma.

Konteks persekusi, menurut Arsul, jika terjadi perburuan dari satu pihak terhadap pihak lain atau kejahatan memburu manusia yang skalanya besar. Selain itu, dasar masalahnya terkait isu SARA. 

Lantaran di Indonesia tidak ada padanan kata yang sesuai, menurut Arsul, maka muncul istilah persekusi yang dimaknai seperti fenomena yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

Oleh karena itu, Arsul menilai fenomena saat ini tidak tepat jika disebut persekusi. Sebab, dalam hukum di Indonesia tidak mengatur perihal persekusi.

"Menurut saya (persekusi) istilah yang kurang pas-lah dalam konteks hukum kita, karena hukum kita tidak mengatur soal persekusi secara spesifik," kata dia.

Menurut Arsul, akan lebih tepat jika aksi yang belakangan kerap terjadi disebut dengan istilah "main hakim sendiri".

"Dulu kan 'main hakim sendiri', kemudian (sekarang) digunakanlah istilah persekusi.  Nah ini yang menurut saya harus diperbaiki," kata anggota Komisi III DPR RI tersebut.

(Baca juga: Din Syamsuddin Nilai Persekusi sebagai Istilah yang Berlebihan)

Kompas TV Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Wilayah Jawa Timur dan ormas Banteng Muda Indonesia mendeklarasikan penolakan terhadap segala bentuk persekusi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesan Megawati ke Ridwan Kamil: Perjuangkan Ibu Inggit Garnasih Jadi Pahlawan Nasional

Pesan Megawati ke Ridwan Kamil: Perjuangkan Ibu Inggit Garnasih Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Ridwan Kamil Sampaikan Pantun Ulang Tahun untuk Megawati

Ridwan Kamil Sampaikan Pantun Ulang Tahun untuk Megawati

Nasional
Kejagung Sita Aset Tanah di Kabupaten Bandung Terkait Korupsi Dana TWP AD

Kejagung Sita Aset Tanah di Kabupaten Bandung Terkait Korupsi Dana TWP AD

Nasional
Terdakwa Rionald Soerjanto Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan di PT ARI

Terdakwa Rionald Soerjanto Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan di PT ARI

Nasional
Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Nasional
PDI-P Akui Sodorkan Nama ke Presiden Terkait 'Reshuffle'

PDI-P Akui Sodorkan Nama ke Presiden Terkait "Reshuffle"

Nasional
Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasional
Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Nasional
Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Nasional
PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo dkk

PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo dkk

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Nasional
Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.