Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia jadi Negara Khilafah

Kompas.com - 04/06/2017, 18:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat masih mendukung bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Hanya sedikit masyarakat yang mendukung Indonesia berubah menjadi negara khilafah.

Hal ini diketahui berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Minggu (4/6/2017).

Sebanyak 79,3 persen responden menyatakan bahwa NKRI adalah yang terbaik bagi Indonesia. Hanya 9,2 persen responden yang setuju NKRI diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam.

Sementara 11,5 persen lainnya responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Saiful Mujani mengatakan, sebanyak 9,2 persen warga yang ingin NKRI berubah menjadi negara khilafah memang bukan lah jumlah yang sedikit.

"Jumlahnya bisa sampai 20 juta penduduk, lebih banyak dari warga Singapura," kata Saiful saat menyampaikan hasil surveinya.

Namun, Saiful mengingatkan bahwa jumlah penduduk yang mendukung NKRI berjumlah jauh lebih besar. Jumlahnya bisa mencapai 180 juta penduduk.

"Kita tidak bisa mengabaikan yang 180 juta ini. Mayoritas masyarakat Indonesia masih mendukung NKRI," ucap Saiful.

Sementara itu, saat ditanya apakah NKRI saat ini mengalami pelemahan, 61,8 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 14,5 persen yang setuju NKRI melemah dan terancam bubar.

"Jadi saya kira pemerintah tidak perlu khawatir, masih banyak yang mendukung dan optimis dengan NKRI," ucap dia.

Baca juga:  Khilafah Tak Akan Mampu Mewadahi Keberagaman Indonesia

Kompas TV TNI Ajak Warga Jaga Negara dari Paham Radikalisme

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com