Kompas.com - 31/05/2017, 13:35 WIB
Ketua Panitia Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM Periode 2017-2022, Jimly Asshiddiqie Saat Ditemui di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017). MOH NADLIR/KOMPAS.comKetua Panitia Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM Periode 2017-2022, Jimly Asshiddiqie Saat Ditemui di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia sah secara konstitusi.

Selama ini, kata Jimly, keterlibatan TNI itu diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 dan Pasal 30 ayat 2, 3 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945.

"Bahwa TNI tak terlibat, melibatkan diri dan dilibatkan diri di dalam urusan-urusan non pertahanan dan keamanan dalam arti luas. Kecuali dalam kondisi tertentu," kata Jimly usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).

(Baca: Ini Catatan Komnas HAM soal Pelibatan TNI Berantas Terorisme)

Menurut Jimly, pada kondisi tertentu itulah TNI bisa ikut mengambil peran, misalnya dalam persoalan pemberantasan terorisme.

"Pengaturan mengenai keadaan tertentu itulah ialah itu yang namanya hukum tata negara darurat. Kalau ada dalam keadaan darurat, maka kekuatan militer itu, bisa menjalankan fungsi sipil," kata dia.

"Bahkan misalnya pengadilan militer, bisa mengambil peran sebagai pengadilan sipil di daerah-daerah darurat perang. Jadi bisa menceraikan orang, bertindak sebagai Pengadilan Agama. Bisa gugatan Perdata, mengambil peran Pengadilan Negeri dan juga Pengadillan Tata Usaha Negara," tambah Jimly.

Karenanya, kata Jimly, ia tak masalah jika kemudian pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di dalam negeri dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Enggak masalah. Ini kan gara-gara banyak bom ini supaya makin kenceng (pencegahan) TNI dilibatkan. Ya baik-baik saja asal jangan melampaui ketentuan yang sudah diatur," kata dia.

(Baca: Fadli Zon: TNI Terlibat Tangani Terorisme, Kenapa Tidak?)

"Kan ada aturan-aturannya dalam kondisi kondisi tertentu dia (TNI/ bisa mengambil peran. Kalau keadaan yang kondisinya pemerintahan sipil, fungsi sipil. Dia (TNI) tidak perlu dilibatkan kecuali atas permintaan, perbantuan," kata dia.

Diketahui, ketika itu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Kemeko Polhukam, Jakarta, (23/1/2016) mengundang sejumlah pakar hukum dan orang-orang independen untuk dimintai pertimbangannya terkait revisi UU Terorisme.

Salah satu pakar tersebut yakni Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, Pakar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji.

Kompas TV Perlukah TNI Dilibatkan Dalam Pemberantasan Terorisme?

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Nasional
Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Nasional
Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Nasional
Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat di Pilpres 2024

Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat di Pilpres 2024

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Nasional
Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Nasional
RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

Nasional
Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Nasional
Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

Nasional
KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

Nasional
Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Nasional
KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 274 Juta Selama Lebaran 2022

KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 274 Juta Selama Lebaran 2022

Nasional
Saat Ridwan Kamil Temui Pimpinan Partai Politik...

Saat Ridwan Kamil Temui Pimpinan Partai Politik...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.