Jimly Anggap Pelibatan TNI Berantas Terorisme Konstitusional

Kompas.com - 31/05/2017, 13:35 WIB
Ketua Panitia Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM Periode 2017-2022, Jimly Asshiddiqie Saat Ditemui di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017). MOH NADLIR/KOMPAS.comKetua Panitia Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM Periode 2017-2022, Jimly Asshiddiqie Saat Ditemui di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia sah secara konstitusi.

Selama ini, kata Jimly, keterlibatan TNI itu diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 dan Pasal 30 ayat 2, 3 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945.

"Bahwa TNI tak terlibat, melibatkan diri dan dilibatkan diri di dalam urusan-urusan non pertahanan dan keamanan dalam arti luas. Kecuali dalam kondisi tertentu," kata Jimly usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).

(Baca: Ini Catatan Komnas HAM soal Pelibatan TNI Berantas Terorisme)

Menurut Jimly, pada kondisi tertentu itulah TNI bisa ikut mengambil peran, misalnya dalam persoalan pemberantasan terorisme.

"Pengaturan mengenai keadaan tertentu itulah ialah itu yang namanya hukum tata negara darurat. Kalau ada dalam keadaan darurat, maka kekuatan militer itu, bisa menjalankan fungsi sipil," kata dia.

"Bahkan misalnya pengadilan militer, bisa mengambil peran sebagai pengadilan sipil di daerah-daerah darurat perang. Jadi bisa menceraikan orang, bertindak sebagai Pengadilan Agama. Bisa gugatan Perdata, mengambil peran Pengadilan Negeri dan juga Pengadillan Tata Usaha Negara," tambah Jimly.

Karenanya, kata Jimly, ia tak masalah jika kemudian pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di dalam negeri dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Enggak masalah. Ini kan gara-gara banyak bom ini supaya makin kenceng (pencegahan) TNI dilibatkan. Ya baik-baik saja asal jangan melampaui ketentuan yang sudah diatur," kata dia.

(Baca: Fadli Zon: TNI Terlibat Tangani Terorisme, Kenapa Tidak?)

"Kan ada aturan-aturannya dalam kondisi kondisi tertentu dia (TNI/ bisa mengambil peran. Kalau keadaan yang kondisinya pemerintahan sipil, fungsi sipil. Dia (TNI) tidak perlu dilibatkan kecuali atas permintaan, perbantuan," kata dia.

Diketahui, ketika itu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Kemeko Polhukam, Jakarta, (23/1/2016) mengundang sejumlah pakar hukum dan orang-orang independen untuk dimintai pertimbangannya terkait revisi UU Terorisme.

Salah satu pakar tersebut yakni Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, Pakar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji.

Kompas TV Perlukah TNI Dilibatkan Dalam Pemberantasan Terorisme?

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Nasional
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Nasional
UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.