Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Silat Lidah" Andi Narogong dan Irman dalam Persidangan E-KTP

Kompas.com - 30/05/2017, 09:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang ke-17 kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/5/2017).

Pengunjung sidang yang sebelumnya sempat berkurang, kali ini bertambah ramai karena salah satu saksi yang dihadirkan adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dia disebut-sebut sebagai pelaku utama dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun itu.

Selama persidangan, Andi tampak leluasa menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan majelis hakim maupun jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, hampir semua keterangan Andi terpatahkan saat majelis hakim memberikan kesempatan bagi para terdakwa untuk memberikan tanggapan atas keterangan para saksi.

Terdakwa Irman tak sepakat dengan keterangan yang disampaikan Andi.

Bahkan, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tersebut sampai-sampai merasa difitnah.

"Mohon maaf majelis, ada banyak sekali keberatan saya. Banyak keterangan saksi yang tidak sesuai fakta," ujar Irman, kepada majelis hakim.

Baca: Disebut Sampai Melempar Piring, Terdakwa Kasus E-KTP Merasa Difitnah

Andi mengatakan bahwa Irman pernah memperkenalkan dia dengan Paulus Tanos, salah satu pengusaha yang akan ikut proyek pengadaan e-KTP.

Menurut Andi, Irman memberitahu bahwa Paulus adalah orang dekat Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

"Demi Allah, saya kan lagi puasa, saya tidak pernah keluarkan kata-kata itu," kata Irman.

Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar kemudian kembali bertanya kepada Andi terkait keterangannya yang dibantah oleh Irman.

Namun, Andi menyatakan tetap pada keterangannya.

Mengenai hal lain, Andi mengatakan bahwa ia tidak pernah berhubungan dengan DPR RI dalam proyek e-KTP.

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com