Pembelian Heli AW 101 Diduga Rugikan Negara Rp 220 Miliar

Kompas.com - 26/05/2017, 16:37 WIB
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/5/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 220 miliar.

Soal heli ini sempat menjadi polemik karena Presiden Joko Widodo menolak pembeliannya.

Hal itu dikatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar konferensi pers bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/5/2017).

"Hasil penyelidikan sementara dalam pengadaan AW 101, ditemukan kerugian negara Rp 220 miliar, dengan basis perhitungan nilai tukar dollar Amerika Serikat per Rp 13.000,"  ujar Gatot di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Baca: Panglima TNI Umumkan 3 Tersangka Kasus Pembelian Heli AgustaWestland

Menurut Gatot, diduga terjadi penggelembungan anggaran sehingga menimbulkan kerugian negara.

Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan Presiden. Anggaran untuk heli tersebut senilai Rp 738 miliar.

Meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan. Namun, jenis heli diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan.

"Anggaran yang ada Rp 738 miliar itu untuk anggaran heli VVIP. Tapi heli angkut ini juga angarannya segitu, padahal spesifikasinya lebih tinggi yang VVIP," kata Gatot.

Selain itu, heli yang dibeli tersebut tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara. Misalnya, heli tidak menggunakan sistem rampdoor.

Baca: KPK-TNI Tengah Usut Pembelian Helikopter AgustaWestland

Dalam konferensi pers dengan KPK, Gatot mengumumkan penetapan tiga tersangka. Ketiganya adalah, Marsekal Pertama TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Letkol. Adm TNI WW selaku pemegang kas.

Kemudian, Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang diduga menyalurkan dana pada pihak tertentu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Nasional
Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

Nasional
Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Nasional
Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Nasional
Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Nasional
Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Nasional
Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Nasional
Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Nasional
Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Nasional
Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Nasional
BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

Nasional
Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Nasional
Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Nasional
7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar 'Swab Test' dalam 2 Tahap

7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar "Swab Test" dalam 2 Tahap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X