Kritik Rencana Penambahan Kursi Pimpinan, Marzuki Alie Sebut DPR Tamak

Kompas.com - 26/05/2017, 06:57 WIB
Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam sebuah acara di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMantan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam sebuah acara di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPR Marzuki Alie prihatin dengan wacana yang tengah berkembang di DPR RI terkait penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD.

Usulan tersebut, yakni penambahan jumlah Pimpinan DPR menjadi 7 kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

Menurut Marzuki, penambahan jumlah pimpinan malah akan membebani anggaran negara.

"Ini menambah beban negara, lho. APBN kita ini diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Kok ini menambah-nambah jabatan, menambah beban APBN. Mereka ini harus berpikir panjang, lah," tutur Marzuki saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/5/2017).

(Baca: DPR Seharusnya Malu Minta Tambahan Kursi Pimpinan)

"Anggaran negara kita semakin dikuras. Ya kalau saya bilang tamak, ambisi jabatan saja," lanjut dia.

Jika jumlah pimpinan DPR, MPR dan DPD ditambah, kata Marzuki, negara perlu menyiapkan segala fasilitas yang melekat. Mulai dari mobil dinas hingga biaya operasional pimpinan dewan.

"Pasti beda. Uang operasional ada, tunjangan beda, fasilitas mobil, rumah dinas, sopir, perlu rumah dinas yang mewah-mewah. Naik pesawatnya juga business class," kata politisi kelahiran Palembang, Sumatera Selatan itu.

Marzuki menilai usulan tersebut adalah sebuah gagasan aneh dan tak pernah muncul di masa kepemimpinannya.

Untuk jumlah pimpinan DPR, Marzuki mengatakan, justru lebih baik dikurangi menjadi tiga orang. Sebab, pimpinan DPR tak memiliki banyak fungsi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

Nasional
Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Nasional
Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X