Ketegasan Pemerintah Diharapkan Tidak Hanya Ditujukan kepada HTI

Kompas.com - 24/05/2017, 12:53 WIB
Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gumelar saat ditemui usai menghadiri sebuah diskusi terkait ketahanan nasional di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017).  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gumelar saat ditemui usai menghadiri sebuah diskusi terkait ketahanan nasional di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gumelar menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) yang dianggap anti-Pancasila.

Meski demikian Agum berharap ketegasan pemerintah tersebut juga diterapkan kepada ormas-ormas lain yang dinilai radikal.

"Saya rasa (pemerintah) harus tegas juga terhadap organisasi lain yang berhaluan seperti itu (HTI) yang anti-Pancasila," ujar Agum saat ditemui usai menghadiri sebuah diskusi terkait ketahanan nasional di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017).

(Baca: Pemerintah Disarankan Tak Terbitkan Perppu untuk Bubarkan HTI)

"Jangan ada proses pembiaran, pemikiran seperti itu jangan dibiarkan karena mereka ini bukan ancaman bersenjata fisik, tapi sasaran mereka itu pikiran dan hati," tambahnya.

Agum menuturkan, untuk mempertahankan keutuhan bangsa, pemerintah harus berupaya mencegah munculnya kelompok-kelompok radikal sedini mungkin.

Menjaga kemajemukan bangsa Indonesia, kata Agum, telah menjadi cita-cita para pendiri bangsa yang harus dipertahankan.

(Baca: Pemerintah Disarankan Tak Terbitkan Perppu untuk Bubarkan HTI)

Oleh karena itu, menurut Agum, pemerintah harus bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang berupaya memecah belah bangsa dan mengganti ideologi Pancasila.

"Para pendiri bangsa ini mendirikan NKRI berdasarkan Pancasila. Kalau ada orang yang berpikiran di luar itu saya rasa sudah wajib hukumnya pemerintah tegas," kata Agum.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X