Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketegasan Pemerintah Diharapkan Tidak Hanya Ditujukan kepada HTI

Kompas.com - 24/05/2017, 12:53 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gumelar menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap anti-Pancasila.

Meski demikian Agum berharap ketegasan pemerintah tersebut juga diterapkan kepada ormas-ormas lain yang dinilai radikal.

"Saya rasa (pemerintah) harus tegas juga terhadap organisasi lain yang berhaluan seperti itu (HTI) yang anti-Pancasila," ujar Agum saat ditemui usai menghadiri sebuah diskusi terkait ketahanan nasional di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017).

(Baca: Pemerintah Disarankan Tak Terbitkan Perppu untuk Bubarkan HTI)

"Jangan ada proses pembiaran, pemikiran seperti itu jangan dibiarkan karena mereka ini bukan ancaman bersenjata fisik, tapi sasaran mereka itu pikiran dan hati," tambahnya.

Agum menuturkan, untuk mempertahankan keutuhan bangsa, pemerintah harus berupaya mencegah munculnya kelompok-kelompok radikal sedini mungkin.

Menjaga kemajemukan bangsa Indonesia, kata Agum, telah menjadi cita-cita para pendiri bangsa yang harus dipertahankan.

(Baca: Pemerintah Disarankan Tak Terbitkan Perppu untuk Bubarkan HTI)

Oleh karena itu, menurut Agum, pemerintah harus bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang berupaya memecah belah bangsa dan mengganti ideologi Pancasila.

"Para pendiri bangsa ini mendirikan NKRI berdasarkan Pancasila. Kalau ada orang yang berpikiran di luar itu saya rasa sudah wajib hukumnya pemerintah tegas," kata Agum.

Kompas TV Bubarkan HTI, Pemerintah Tempuh Jalur Hukum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com