Ketegasan Pemerintah Diharapkan Tidak Hanya Ditujukan kepada HTI

Kompas.com - 24/05/2017, 12:53 WIB
Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gumelar saat ditemui usai menghadiri sebuah diskusi terkait ketahanan nasional di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017).  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gumelar saat ditemui usai menghadiri sebuah diskusi terkait ketahanan nasional di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gumelar menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) yang dianggap anti-Pancasila.

Meski demikian Agum berharap ketegasan pemerintah tersebut juga diterapkan kepada ormas-ormas lain yang dinilai radikal.

"Saya rasa (pemerintah) harus tegas juga terhadap organisasi lain yang berhaluan seperti itu (HTI) yang anti-Pancasila," ujar Agum saat ditemui usai menghadiri sebuah diskusi terkait ketahanan nasional di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017).

(Baca: Pemerintah Disarankan Tak Terbitkan Perppu untuk Bubarkan HTI)

"Jangan ada proses pembiaran, pemikiran seperti itu jangan dibiarkan karena mereka ini bukan ancaman bersenjata fisik, tapi sasaran mereka itu pikiran dan hati," tambahnya.

Agum menuturkan, untuk mempertahankan keutuhan bangsa, pemerintah harus berupaya mencegah munculnya kelompok-kelompok radikal sedini mungkin.

Menjaga kemajemukan bangsa Indonesia, kata Agum, telah menjadi cita-cita para pendiri bangsa yang harus dipertahankan.

(Baca: Pemerintah Disarankan Tak Terbitkan Perppu untuk Bubarkan HTI)

Oleh karena itu, menurut Agum, pemerintah harus bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang berupaya memecah belah bangsa dan mengganti ideologi Pancasila.

"Para pendiri bangsa ini mendirikan NKRI berdasarkan Pancasila. Kalau ada orang yang berpikiran di luar itu saya rasa sudah wajib hukumnya pemerintah tegas," kata Agum.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X