Kalla: Saya Tidak Tahu Pilihan Bapak Presiden

Kompas.com - 23/05/2017, 22:46 WIB
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla Ketika Memberikan Keterangan Pers di Rumah Dinas Wakil Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (23/5/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI, Jusuf Kalla Ketika Memberikan Keterangan Pers di Rumah Dinas Wakil Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (23/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf heran terhadap anggapan orang soal pilihannya dan Presiden Joko Widodo pada Pilkada DKI Jakarta lalu.

Ada yang menyebutkan, pilihan Kalla dan Jokowi berbeda.

"Karena yang saya tahu? Hanya apa yang saya pilih. Anda mengatakan berbeda? Kenapa Anda tahu berbeda? Mungkin saja tidak berbeda kan? Kenapa semua mengatakan berbeda? Kenapa tahu?," ujar Kalla, di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Kalla mengatakan, sebagai warga negara, ia dan Jokowi punya hak yang sama untuk menggunakan hak pilih. 

"Sebagai warga negara, Presiden dan Wapres memiliki hak untuk memilih sesuai dengan sikap kita. Karena hak warga negara yang dipakai. Bahwa itu kemudian berbeda, saya tidak tahu," kata dia.

Kalla mengungkapkan, di Pilkada lalu misalnya, ia sama sekali tidak pernah membahas masalah siapa calon yang ia atau Jokowi dukung. Apakah itu calon gubernur, bupati/walikota, di mana pun daerahnya.

"Siapa calon yang yang patut atau yang dipilih itu tidak pernah (dibahas). Mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, tidak pernah. Termasuk DKI, tidak pernah kami membahas ini kami pilih. Tidak pernah," ujar dia.

"Jadi kenapa semua yakin saya berbeda? Saya sendiri tidak tahu pilihan Bapak Presiden. Karena kan kami tidak berbicara," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X