Kalla: Saya Tidak Tahu Pilihan Bapak Presiden

Kompas.com - 23/05/2017, 22:46 WIB
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla Ketika Memberikan Keterangan Pers di Rumah Dinas Wakil Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (23/5/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI, Jusuf Kalla Ketika Memberikan Keterangan Pers di Rumah Dinas Wakil Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (23/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf heran terhadap anggapan orang soal pilihannya dan Presiden Joko Widodo pada Pilkada DKI Jakarta lalu.

Ada yang menyebutkan, pilihan Kalla dan Jokowi berbeda.

"Karena yang saya tahu? Hanya apa yang saya pilih. Anda mengatakan berbeda? Kenapa Anda tahu berbeda? Mungkin saja tidak berbeda kan? Kenapa semua mengatakan berbeda? Kenapa tahu?," ujar Kalla, di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Kalla mengatakan, sebagai warga negara, ia dan Jokowi punya hak yang sama untuk menggunakan hak pilih. 

"Sebagai warga negara, Presiden dan Wapres memiliki hak untuk memilih sesuai dengan sikap kita. Karena hak warga negara yang dipakai. Bahwa itu kemudian berbeda, saya tidak tahu," kata dia.

Kalla mengungkapkan, di Pilkada lalu misalnya, ia sama sekali tidak pernah membahas masalah siapa calon yang ia atau Jokowi dukung. Apakah itu calon gubernur, bupati/walikota, di mana pun daerahnya.

"Siapa calon yang yang patut atau yang dipilih itu tidak pernah (dibahas). Mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, tidak pernah. Termasuk DKI, tidak pernah kami membahas ini kami pilih. Tidak pernah," ujar dia.

"Jadi kenapa semua yakin saya berbeda? Saya sendiri tidak tahu pilihan Bapak Presiden. Karena kan kami tidak berbicara," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Nasional
Ulin Yusron Jadi Komisaris BUMN Dinilai sebagai Imbal Jasa Jokowi

Ulin Yusron Jadi Komisaris BUMN Dinilai sebagai Imbal Jasa Jokowi

Nasional
Survei Tunjukkan Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Pemerintah Diminta Evaluasi

Survei Tunjukkan Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Pemerintah Diminta Evaluasi

Nasional
Hadapi Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia Masih Sangat Rendah

Hadapi Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia Masih Sangat Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X