Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Saya Tidak Tahu Pilihan Bapak Presiden

Kompas.com - 23/05/2017, 22:46 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf heran terhadap anggapan orang soal pilihannya dan Presiden Joko Widodo pada Pilkada DKI Jakarta lalu.

Ada yang menyebutkan, pilihan Kalla dan Jokowi berbeda.

"Karena yang saya tahu? Hanya apa yang saya pilih. Anda mengatakan berbeda? Kenapa Anda tahu berbeda? Mungkin saja tidak berbeda kan? Kenapa semua mengatakan berbeda? Kenapa tahu?," ujar Kalla, di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Kalla mengatakan, sebagai warga negara, ia dan Jokowi punya hak yang sama untuk menggunakan hak pilih. 

"Sebagai warga negara, Presiden dan Wapres memiliki hak untuk memilih sesuai dengan sikap kita. Karena hak warga negara yang dipakai. Bahwa itu kemudian berbeda, saya tidak tahu," kata dia.

Kalla mengungkapkan, di Pilkada lalu misalnya, ia sama sekali tidak pernah membahas masalah siapa calon yang ia atau Jokowi dukung. Apakah itu calon gubernur, bupati/walikota, di mana pun daerahnya.

"Siapa calon yang yang patut atau yang dipilih itu tidak pernah (dibahas). Mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, tidak pernah. Termasuk DKI, tidak pernah kami membahas ini kami pilih. Tidak pernah," ujar dia.

"Jadi kenapa semua yakin saya berbeda? Saya sendiri tidak tahu pilihan Bapak Presiden. Karena kan kami tidak berbicara," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 tersebut.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan terkait intervensi seputar pencalonan Anies Baswedan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com