Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Politik dan Agama Berkumpul di Rumah Muhaimin, Apa yang Dibahas?

Kompas.com - 23/05/2017, 17:16 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengumpulkan tokoh-tokoh dari berbagai partai dan organisasi keagamaan. Pertemuan dilakukan di rumah Muhaimin di Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2017).

Muhaimin mengatakan, ia mengumpulkan tokoh-tokoh tersebut karena munculnya kekhawatiran akan kondisi bangsa. Belakangan, kebinekaan suku dan agama dianggap sebagai pemecah, bukan lagi pemersatu bangsa.

"Kekhawatiran ini mendorong kami berkumpul di sini untuk diskusi dan mencari jalan keluar agar tidak terjadi apa-apa karena dasarnya Indonesia merupakan bangsa beragama yang kuat," ujar Muhaimin usai pertemuan di rumahnya, Selasa (23/5/2017).

Pertemuan itu dihadiri antara lain Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjejn DPP PKB Abdul Kadir Karding, Ketua DPP PAN Muhammad Najib, dan Wakil Ketua Umum Benny Pasaribu.

 

(Baca: Ini Pidato Lengkap Jokowi soal Gejolak Perpecahan di Tengah Masyarakat)

Sementara itu, tokoh agama yang hadir dalam pertemuan antara lain Wakil Sekjen DPP Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Gatot Sukarno Adi, Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI Romo Siswantoko, Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Ketut Parwata, Sekjen PBNU Helmy Faisal, dan Ketum PB Fatayat NU Anggia Erma.

Muhaimin mengatakan, dalam pertemuan diputuskan bahwa para pimpinan partai politik maupun organisasi keagamaan harus mampu membimbing umatnya membangun rasa saling percaya. Terutama saat menghadapi suatu permasalahan bangsa.

"Sebagai pemimpin, kita dituntut memberikan contoh dan inspirasi sehingga mampu mengajak umat terus menjaga tali persaudaraan. Hadapi masalah apapun reaksinya harus proporsional," kata Muhaimin.

Muhaimin menekankan bahwa perbedaan merupakan hal yang biasa dan alamiah. Jangan sampai perbedaan itu dihadapi dengan reaksi berlebihan.

 

(Baca: Menerima Perbedaan Kunci Persatuan)

Ia mencontohkan gesekan saat Pilkada DKI Jakarta karena perbedaan pilihan. Ia berharap semua pihak mau menghentikan gejolak yang masih berkembang pasca Pilkada.

"Pilkada DKI sudah usai, sudah tutup, sudah selesai. Ada yang menang, ada yang kalah biasa. Kita kembali mengurus di luar DKI," kata Muhaimin.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto menekankan pentingnya dialog antar tokoh sebagai komitmen bersama menjaga keutihan NKRI. Ia mengatakan, Pancasila, NKRI, dan kebinekaan harus "dibunyikan" dalam perilaku sehari-hari. Hal senada diungkapkan Almuzzammil.

Menurut dia, segala persoalan yang ada harus diselesaikan dengan cara negarawan.

"Kami tadi sampaikan bahwa sesungguhnya bangsa ini punya modal besar etika berbangsa dan bernegara dengan lima sila," kata dia.

Menurut Romo Siswantoko, dialog seperti ini hatus dilakukan secara berkala, tak hanya sekali. Karena cara landang setiap orang berbeda dalam menyelesaikan masalah, sehingga harus ada masukan dari berbagai pihak.

"Semoga dialog ini bisa dilanjutkan di semua wilayah di Indonesia sehingga melihat Indonesia benar-benar asli dalam kebersamaan, tetap ada perbedaan. Tapi dalam perbedaan kita tetap bangun kebersamaan," kata Siswantoko.

Kompas TV Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan para menteri kabinet kerja kompak mengenakan pakaian adat daerah hari ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com