Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doli Paparkan Sejumlah Masalah Novanto Selama Jabat Ketum Golkar

Kompas.com - 21/05/2017, 21:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut, kepemimpin Setya Novanto dalam Partai Golkar diiringi bermacam-macam masalah.

"Lahirnya kepemimpinan (Golkar) sekarang ini diiringi oleh bermacam-macam masalah," ujar Doli dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Masalah itu, lanjut Doli, ditunjukan atas sejumlah hal. Pertama, kepemimpinan Novanto dianggap serupa seperti kepemimpinan Partai Golkar sebelumnya. Kesamaan itu dalam hal upaya menghilangkan faksi-faksi di dalam Partai Golkar sendiri dengan cara pemecatan kader.

"Sehingga periode yang lalu itu gampang mecat-mecatin orang. Berbeda sedikit, pecat. Sama dengan yang sekarang," ujar Doli.

Kedua, kepemimpinan Novanto lahir dari sebuah politik uang. Sebab, salah satu syarat pemilihan ketua umum Golkar dalam Munaslub lalu adalah penyerahan uang dalam jumlah tertentu. Meski, belakangan panitia menetapkan bahwa penyerahan uang dari calon ketua umum bukanlah kewajiban.

"Walaupun, karena kita ribut-ribut, akhirnya boleh bayar, enggak bayar enggak apa-apa. Akhirnya ya siapa yang bayar lebih banyak (bayar) dia yang jadi ketua umum," ujar Doli.

Ketiga, Novanto diduga kuat terlibat dalam perkara korupsi e-KTP. Namun tetap dipilih menjadi ketua umum Golkar.

"Sejak awal, bahkan menjelang Munaslub, saya selalu mengatakan, jangan kita warga Golkar memilih pemimpin yang punya potensi beban masalah hukum," ujar Doli.

Baca: Doli: Ibarat Pengemudi Bus, Novanto Ini Ugal-ugalan

"E-KTP itu kan orang udah sebut-sebut sejak 2011 loh, diredam-redam saja nama ketua umum kita itu. Dan yang paling hangat pada saat menjelang Munas itu adalah kasus papa minta saham. Jadi punya potensi masalah hukum. Tapi karena dorongan isi tas dan nempel-nempel kekuasaan, ya akhirnya jadi," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Doli beserta sejumlah tokoh Partai Golkar lainnya mendorong agar Novanto segera diganti oleh sosok yang lebih baik.

Kompas TV Keutuhan Golkar Terancam? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com