Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/05/2017, 15:44 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj menyatakan, NU siap merangkul eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Said juga menyatakan NU menerima dengan terbuka apabila ada eks aktivis HTI yang ingin berdiskusi. Bagi NU, Islam di Indonesia adalah Islam yang ramah, berbudaya, dan berakhlak.

Di sisi lain, Said menegaskan NU menjaga amanat kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami siap merangkul mereka, dan barangkali mereka mau diskusi, monggo silakan. Kalau ingin bersaudara, bergabung, monggo silakan," kata Said ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Said berpesan kepada semua pihak, agar tidak memusuhi mantan anggota atau aktivis HTI. Sebab, mereka adalah saudara sebangsa.

"HTI-nya, gerakannya, ideologinya, cita-citanya yang harus kita sikapi dengan tegas. Semua negara Islam di dunia menolak HTI. Semua, 20 negara," imbuh Said.

(Baca: Kemendagri: HTI Sudah Siapkan RUU Dasar Negara Khilafah di Indonesia)

Penolakan negara-negara Islam di dunia, kata dia, karena tafsir dari gerakan Hizbut Tahrir yang sudah meluas dan melenceng dari awal berdirinya. Awalnua gerakan itu untuk

Hizbut Tahrir awalnya berdiri dengan nama Hizbut Tahrir ri Falistiin yang berarti sebuah gerakan untuk membebaskan Palestina.

Dalam perkembangannya, usai pendirinya wafat, kata Falistiin dihapuskan dan hanya tinggal Hizbut Tahrir.

(Baca: Wawancara Khusus, HTI Bicara soal Pembubaran hingga Wacana Khilafah)

"Malah bias, artinya luas banget, membebaskan umat Islam dari sekat-sekat nation, karena tafsirnya berubah. Makanya di negara-negara Arab dilarang. Tidak mentoleransi adanya Hizbut Tahrir ini," kata dia.

Said mendukung rencana pemerintah untuk membubarkan HTI. Mengenai bagaimana mekanismenya, apakah dengan mengeluarkan Perppu Ormas, Said menuturkan itu urusan pemerintah.

"Itu urusan pemerintah, bagaimana mengatur rakyatnya atau mengatur negara ini. Kalau saya ngurusi tahlilan, istigosah," selorohnya.

Kompas TV Keputusan Pemerintah Bubarkan HTI Sudah Bulat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com