Aksi Kamisan ke-493 Khawatirkan Munculnya Kembali Rezim Otoriter

Kompas.com - 18/05/2017, 19:49 WIB
Lukisan Mei Berkabung Karya Seni Peserta Aksi Kamisan ke-493 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017). MOH NADLIR/KOMPAS.comLukisan Mei Berkabung Karya Seni Peserta Aksi Kamisan ke-493 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting mengatakan bahwa bulan Mei adalah bulan yang penting bagi negara.

Sebab, pada bulan ini banyak tragedi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa silam dan tidak terungkap sampai sekarang.

Hal itu diutarakan Miko dalam Aksi Kamisan ke-493 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

"Bulan Mei banyak melewati tragedi, ujian. Kasus Marsinah, Trisaksi, penculikan aktivis dan lain sebagainya," kata Miko dalam orasinya.

Pada Mei 2017 pun, kata dia, ujian kembali muncul. Alasannya, rezim penguasa yang otoriter dan pernah berkuasa di Indonesia berpotensi lahir kembali.

"Kita sadari tibalah pada persimpangan demokrasi. Kita harus memilih, jalan lurus atau justru balik kembali. Rezim ini membubarkan ormas dan teman kita dikriminalisasi penguasa," ujar Miko.

Orasi Miko merupakan respons terhadap aksi pemerintah yang berupaya membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa mekanisme sesuai undang-undang.

Bahkan pemerintah menghadirkan wacana untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) agar dengan mudah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

(Baca: Percepat Pembubaran HTI, Pemerintah Pikirkan Opsi Terbitkan Perppu)

Secara khusus, Miko menanggapi Presiden Joko Widodo yang mengatakan akan melawan semua organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

Nasional
Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Nasional
Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Nasional
Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Nasional
Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Nasional
PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Nasional
DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

Nasional
Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali hingga 24 Januari 2022

Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali hingga 24 Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.