Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puluhan Advokat Muda Dukung KY Usut Dugaan Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua MA

Kompas.com - 18/05/2017, 14:17 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan advokat muda yang tergabung dalam Aliansi Advokat Muda Indonesia (AAMI), Kamis (18/5/2017) pagi, mendatangi Kantor Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan audiensi dan memberikan dukungan moril kepada KY.

Dukungan itu untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suwardi.

Saat ini KY tengah mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Suwardi, sebagai tindak lanjut dari laporan yang disampaikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI Nasional).

PBHI Nasional sebelumnya telah melaporkan Suwardi ke KY terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik hakim terkait pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indoensia periode 2017-2019.

"Kami di sini sama-sama sepakat untuk memberikan ruh dan spirit kepada KY dalam penegakan hukumnya, tanpa adanya intervensi politik atau golongan tertentu dan juga terlepas dari money politic yang ada," kata Ketua AAMI Rizky Sianipar.

Simon Fernando Tambunan, anggota AAMI yang juga Ketua PBHI Jakarta, menambahkan, pihaknya menyoroti Putusan MA Nomor 20P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan Tatib Nomor 1/2017 sebagai dasar hukum pemilihan dan pelantikan Pimpinan DPD tersebut.

Putusan tersebut sudah incracht. Akan tetapi, MA justru melakukan pelantikan pimpinan DPD periode 2017-2019.

"Di situlah kemudian AAMI merasa punya kewajiban untuk mengawal laporan PBHI Nasional. Kami tidak hanya menyampaikan dukungan moril kepada KY, tetapi juga mungkin KY membutuhkan dukungan data," kata Simon.

Perwakilan AAMI dari Jawa Barat Hendra Supriyatna berharap, KY tidak hanya menerima laporan saja, tetapi segera melakukan tindakan cepat dan tepat.

"Kami menunggu, karena sebenarnya pelantikan (yang dilakukan Suwardi) itu adalah pelantikan yang ilegal dan perlu segera diselidiki apakah ada pelanggaran kode etik, atau tidak," kata dia.

PBHI Nasional telah melaporkan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Suwardi ini ke KY pada bulan April lalu.

Ketua PBHI Nasional Totok Yulianto menilai, lembaga yang tepat untuk melakukan kritik atau evaluasi terhadap MA adalah KY.

"Kami harapkan KY untuk berani mengkritik dan mengevaluasi. Dan kalau misalnya melakukan pelanggaran etik, agar tidak segan-segan. Sehingga tidak terjadi di kemudian hari," ujar Totok.

Kepala Bidang Perekrutan Hakim Komisi Yudisial Maradaman Harahap menyampaikan, pihaknya mengapresiasi dorongan moril yang diberikan AAMI kepada KY.

Akan tetapi, laporan yang masuk ke KY tentu saja harus melalui proses mulai dari analisis tim, panel, hingga pleno.

"Untuk saat ini, laporan itu sudah ditindaklanjuti dalam panel. Tentu hasilnya tidak bisa saya sampaikan di sini, karena itu merupakan rahasia. Kita tunggu saja kelanjutannya bagaimana. Tapi kami sampaikan KY tidak pernah takut," kata Maradaman.

Kompas TV CKR Hemas Enggan Mundur Sebagai Wakil Ketua DPD
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Batu Ujian Penguasa

Batu Ujian Penguasa

Nasional
Cak Imin Siap Nongkrong Sampai Malam di MK Simak Putusan Sengketa

Cak Imin Siap Nongkrong Sampai Malam di MK Simak Putusan Sengketa

Nasional
Jelang Putusan MK, Anies: Kita Sedang Berada di Persimpangan Jalan

Jelang Putusan MK, Anies: Kita Sedang Berada di Persimpangan Jalan

Nasional
Jokowi dan Surya Paloh Kembali Bertemu Kemarin Pagi, Ini yang Dibicarakan

Jokowi dan Surya Paloh Kembali Bertemu Kemarin Pagi, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Anies Yakin MK Ambil Keputusan Berani soal Sengketa Pilpres

Anies Yakin MK Ambil Keputusan Berani soal Sengketa Pilpres

Nasional
Diisukan Jadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suharto: Penentuannya Besok

Diisukan Jadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suharto: Penentuannya Besok

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com