Kompas.com - 18/05/2017, 12:22 WIB
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana Kompas.com/SABRINA ASRILAnggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Rusdi Kirana mengakui meminta jabatan Duta Besar RI untuk Malaysia kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi pun mengabulkan permintaan itu.

Setelah ditunjuk Jokowi dan menjalani serangkaian uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Rusdi dilantik sebagai Dubes RI di Istana Negara pada Kamis (18/5/2017) siang ini.

"Saya tidak pernah ditawari duta besar negara lain, tapi saya meminta, mohon kepada Pak Presiden, khusus Malaysia," kata Rusdi usai pelantikan.

Rusdi mengaku memilih Malaysia karena sejak dulu ingin mengurus berbagai permasalahan tenaga kerja Indonesia yang ada disana.

(baca: Jokowi Lantik Enam Dubes, Salah Satunya Rusdi Kirana)

Rusdi berkisah, pada 2003, ia berbicara dengan Buya Syafii Maarif, yang saat itu menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Ia saat itu berjanji kepada Buya akan mengurusi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, khususnya tenaga kerja wanita.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya terpanggil mengurusi bukan saja TKI ilegal, namun tenaga kerja wanita. Perlu diketahui, tidak ada siapapun di dunia ini yang inginkan anaknya bekerja di luar negeri, apalagi sebagai tenaga kerja non-formal," ucap Rusdi.

Rusdi mengatakan, nantinya Kedubes Indonesia di Malaysia akan membantu tenaga kerja yang ada di sana untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka tidak harus selamanya berada di Malaysia.

"Harapannya mereka kembali ke Indonesia, tidak berpikiran untuk kembali ke Malaysia. Kita berpikir bahwa mereka akan membuka UKM," kata Rusdi.

"Kita sudah bicara dengan Bank BRI untuk memberikan pendanaannya dan Lion Group mau menjamin mereka dari dari pembayaran dari pinjaman mereka," tambah mantan bos Lion Group ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Nasional
'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Nasional
Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Nasional
Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Nasional
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Nasional
RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X