Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aji Chen Bromokusumo
Budayawan

Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Fraksi PSI dan Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan

Perlawanan Koruptor dan Oligarki Berbungkus Agama dan Sentimen Etnis

Kompas.com - 15/05/2017, 08:46 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAna Shofiana Syatiri

 

Secara logika bisnis jelas tidak masuk akal, produksi pabrik semen dengan kapasitas yang jauh melampaui bahkan konsumsi nasional, kenapa digeber di kawasan Indonesia Timur. Hasilnya bisa segera dilihat, infrastruktur di Kalimantan, Sulawesi dan Papua bangkit dalam level yang tak pernah ada semenjak Republik Indonesia berdiri.

Penguasa kerajaan bisnis di Indonesia Timur sejak dulu kala terusik dan tentu saja berang. Selama ini nyaris seluruh aspek sendi ekonomi yang mereka kuasai, banyak sekali terganggu.

Tak ada cara lain lagi-lagi bungkus agama dan kali ini disinergikan dengan bungkus etnis digeber. Bungkus-bungkus berlapis dan bertingkat agama-etnis-komunis sudah terbukti ampuh sepanjang sejarah Indonesia.

Belum lagi campur tangan 'invisible hands' dengan kepentingan lebih besar secara internasional juga ikut meramaikan. Tambang yang paling lucrative dan menggiurkan, selama tiga dasawarsa lebih jaya tak tersentuh, tiba-tiba terusik dengan gebrakan Pemerintah. Konon tambang tersebut bukan logam mulia yang berharga, konon kabarnya uranium dan plutonium'lah kandungan berharga sebenarnya. Benar tidaknya, wallahualam karena pengolahannya tidak pernah dilakukan di Indonesia. Berpuluh tahun gunung dipotong-potong dan dikemas untuk dikirim ke luar Indonesia untuk pemrosesannya.

Kerajaan-kerajaan bisnis properti, real estate, media, periklanan dan masih banyak lagi terjungkir balik kocar-kacir dengan gebrakan dan terobosan Ahok. Perizinan yang dulunya semua 'bisa dibantu' menjadi 'kaku' mengikuti koridor yang benar. Tidak ada lagi penyerobotan lahan hijau atau ruang terbuka hijau atau ruang publik untuk kepentingan bisnis tertentu.

Para pemangku kepentingan kerajaan-kerajaan bisnis gerah dan sewot dari balik kenyamanan "istana-istana" mereka. Perizinan reklamasi dan 'todongan' Ahok untuk ruang terbuka hijau dan kontribusi daerah membuat para pelaku bisnis yang berkepentingan (pelaku bisnis dan aparat pemerintahan yang korup) terusik dan murka. Tangkapan demi tangkapan, KPK seperti panen raya.

Tapi apa daya, kekuatan-kekuatan baik yang terlihat atau tak terlihat bersatu padu dengan segala cara ingin mengembalikan 'kejayaan masa lalu' bisnis mereka, ingin mengembalikan pola-pola patronasi dan oligarki masa lalu. Sekali lagi, formula agama-etnis-komunis (hantu palu arit) dikobarkan hebat. Ormas-ormas, kelompok-kelompok radikal, intoleran dengan gegap gempita dan riang gembira bersatu dengan karena satu kepentingan. Bungkus agama terus digelontorkan, dikobarkan, sentimen etnis terus digeber, hantu palu arit dibangkitkan dengan segala cara, bahkan Kepala Negara juga sudah dikenakan 'jubah hantu palu arit', sektarianisme terus diusung.

Isu-isu dukungan "Sembilan Naga" untuk Ahok terus dihembuskan, opini-opini sentimen etnis terus digulirkan. Banyak sekali yang tidak sadar, justru sebaliknya, kebanyakan para pelaku kerajaan-kerajaan bisnis di Indonesia tidak suka dengan duet maut RI-1 dengan (mantan) DKI-1, karena mereka semua tak berkutik dengan pola lama mereka 'semua bisa dibantu' dan 'semua bisa diatur'.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com